REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belakangan sering muncul logika di masyarakat yang menyimpulkan agama dan politik harus dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Logika seperti ini semakin kuat ketika Pilkada DKI Jakarta lalu.
Namun Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menegaskan demokrasi Pancasila tidak memisahkan antara agama dan politik. Karena dalam pancasila, khususnya di sila pertama agama dan politik adalah satu-kesatuan.
"Karena politik kebangsaan menurut sila ketuhanan yang maha esa, bangsa Indonesia adalah bangsa bertuhan dan beragama," ujar Zulkifli kepada ratusan mahasiswa STIE Ahmad Dahlan dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, 'Pancasila, UUD '45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika', Senin (8/5).
Permasalahannya kenapa agama dan politik kembali dipertentangkan, karena Pancasila sebagai pegangan hidup dalam perilaku tidak dijalankan para pejabat dan politisinya. Kalau para politisi dan para pejabat menjalankan nilai-nilai Pancasila, tidak ada politik atau demokrasi yang bikin gaduh.
Sebab, karena semua hak memperoleh keadilan sama, tidak ada ketidakadilan hukum. Termasuk tidak ada kesenjangan ekonomi yang terlalu jauh.
"Sekarang ini aneh orang yang pakai pakaian religius dan jalankan ajaran agamanya dituduh radikal. Padahal takbir itulah yg diteriakkan saat perang kemerdekaan, kok dituduh radikal. Tapi kalau tidak menjalankan agamanya disebut islam moderat," kata dia.
"Kalau minum bir, agak maksiat itu disebut moderat, bahkan ketika saya tolak LGBT saya disebut konservatif dan radikal karena melanggar HAM," lanjutnya menambahkan.
Menurut Zulkifli inilah yang perlu diluruskan, bahwa orang Islam, orang Kristen, orang Khatolik, orang Hindu, orang Budha dan orang Kong Hu Chu yang taat ibadah itu pancasilais. Termasuk mereka yang takbir itu juga Pancasilais, dan juga termasuk yang dukung Anies-Sandi juga Pancasilais.
"Jadi gak perlu dipermasalahkan. karena itu saya sampaikan kepada Anies-Sandi sebagai gubernur jakarta yang terpilih harus layani semua pihak yang dukung atau yang tidak, termasuk yang kirim bunga," kata dia.
Ketua STIE Ahmad Dahlan, Mukhaer Pakkanna yang turut hadir di acara tersebut turut menyampaikan bagaimana pentingnya ideologi negara. Bangsa bangsa besar baik Cina, Jepang, Korea dan AS bisa maju karena komitmen menjalankan ideologi dan konstitusi bangsanya.
Mereka konsisten menjalankan pembangunan ekonomi, politik dan sosial masyarakat sesuai pesan dari konstitusinya. Kalau di Indonesia adalah ekonomi, politik dan keadilan sosial yang menerapkan ideologi pancasila. Inilah yang harus menjadi pegangan mahasiswa dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara.
