REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Mahyudin, menegaskan Freeport harus segera menjadi milik bangsa Indonesia. Karena bagaimanapun juga hampir berpuluh tahun kekayaan alam Indonesia di Timika tersebut dikuras oleh bangsa lain.  

Mahyudin mengatakan inilah saatnya Indonesia harus mengambil apa yang seharusnya menjadi milik Indonesia. "Sudah waktunya Freeport kembali kepada yang punya, yaitu bangsa Indonesia. Apalagi Presiden Soekarno kurang berkenan dengan modal asing lewat Freeport,” ungkap Politikus Golkar, saat memberikan kuliah umum sosialisasi empat pilar, di Universitas Kutai Negara (Unikarta), Kamis (23/3).

Menurutnya, ketika Soekarno berusaha merebut Papua dari Belanda melalui operasi militer yang diberi nama Trikora, akibatnya, Freeport yang hendak menjalin kerja sama dengan Belanda melalaui East Borneo Company pun kebakaran jenggot. Mahyudin mengatakan, mereka (Freeport) tidak ingin kehilangan gunung emas. 

Namun setelah presiden Soeharto menjadi presiden, akhirnya kontrak Freeport ditanda tangani oleh presiden kedua Republik Indonesia itu. Mahyudin mengatakan, setelah kesepakatan itu Indonesia hanya mendapatkan jatah sebanyak 1 persen saja. “Jalas ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Soekarno,” kata Mahyudin.