REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan jika ada kelompok yang mencoba melakukan hal yang inskontitusional termasuk berencana menguasai parlemen maka akan langsung berhadapan dengan MPR sebagai penjaga konstitusi.

Menurutnya, MPR adalah penjaga dan pengawal konstitusi. Jika ada cara-cara yang tidak konstitusional dilakukan ingin merongrong maka akan berhadapan dengan MPR dan dengan rakyat Indonesia.

"Tapi saya harap kabar tersebut tidak terjadi, saya juga sangat percaya rakyat kita tidak ingin berbuat yang aneh-aneh," kata Zulkifli usai menerima delegasi anggota DPRD Provinsi Papua Barat, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/11).

Zulkifli mengimbau, agar masyarakat tidak lagi menggelar unjuk rasa besar-besaran lanjutan kasus penodaan agama yang rencananya digelar pada tanggal 25 November atau 2 Desember 2016 mendatang. Sebab, dikhawatirkan akan berpotensi besar ditunggangi kelompok penyusup yang berbuat radikal.

"Kita percayakan saja kepada Polri agar menuntaskan kasus tersebut dengan baik, profesional, tegas dan transparan," ujarnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan Polri mendapatkan informasi jika ada kelompok yang akan melakukan aksi unjuk rasa di gedung MPR/DPR/DPD Jakarta dan berniat menguasai parlemen.

Polri melihat itu adalah agenda tersembunyi para provokator dan penunggang gelap aksi yang berpotensi akan terjadi jika aksi unjuk rasa besar-besaran lanjutan tanggal 25 November atau 2 Desember terjadi.