REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi damai 4 November silam masih terus menjadi buah bibir, termasuk dalam forum diskusi Empat Pilar MPR, Senin (7/11). Dua narasumber hadir untuk membahas tema Merajut Kebinekaan, Keduanya adalah Ketua umum PP GP Ansor, H Yaqut Cholil Qoumas, dan Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Al Azhar, Rahmat Bagja.
Menurut Rahmat Bagja, persoalan Kebinekaan sudah selesai sejak Indonesia diproklamirkan pada 1945. Ketika itu, para pendiri bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk agama dan kepercayaan, bersepakat mendirikan NKRI. Keragaman itulah yang menjadi sumber pembuatan dasar negara.
Karena itu, menurut dia, tidak benar jika peristiwa 4 November dianggap sebagai kehancuran kebinekaan. Keberagaman yang ada di Indonesia akan terus ada, dan tidak menjadi masalah. Dia mengatakan, persoalan keberagaman di Indonesia sudah selesai sejak Indonesia merdeka.
"Dugaan penistaan Alquran harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, tidak tepat jika digeser menjadi masalah kebinekaan," kata Bagja.
Dalam kasus 4 November, menurut Bagja, Gubernur Jakarta telah bersikap keliru. Saat itu ia mengenakan baju gubernur. Tetapi yang diucapkan adalah menyoal ayat suci umat agama lain. Ahok sudah melanggar nilai-nilai keetisan.
Pernyataan serupa disampaikan H Yaqut Cholil Qoumas. Menurutnya, banyak contoh dalam hidup sehari-hari yang bisa diambil sebagai bukti kerukunan dalam keberagaman. Misalnya saja, kerukunan antara warga santri di pesantren milik Gus Mus dengan seorang pendeta yang tinggal di sebelah ponpes.
Dia menyarankan agar umat Islam mendorong kasus tersebut masuk ke ranah hukum, dan dilakukan persidangan secara baik dan profesional. "Kita khawatir, demo-demo seperti kemarin akan ditumpangi pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Sehingga malah merugikan umat Islam sendiri," kata Yaqut Cholil Qoumas.
