REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, mendapat berbagai aduan mengenai masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri dari pengurus DPP APJATI. APJATI mengeluhkan, banyaknya TKI dan tenaga kerja wanita (TKW) yang bermasalah di luar negeri.

Sebab menurut mereka, masih banyak tenaga kerja yang berangkat tidak melalui jalur resmi alias ilegal. "Mereka berangkat langsung dari desa enggak melalui balai ketenagakerjaan. Berangkat sendiri ini maksudnya ada mafia yang memberangkatnya menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja," ujar Ketua Umum APJATI Ayub Basamalah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/9).

Ia menjelaskan, hal tersebut dikarenakan adanya larangan pengiriman TKI dan TKW oleh pemerintah ke Arab Saudi serta Uni Arab Emirat (UAE). Padahal, menurut Ayub kedua negara itu merupakan negara tujuan terbesar para tenaga kerja bekerja.

"Kita tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Kalau berangkat melalui mafia nanti identitas diubah kita tidak tahu. Harus ditangkap oknumnya. Perusahaan banyak yang mati karena lewat calo," kata dia.

Selain itu, APJATI juga mengeluhkan sulitnya penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi TKI dan TKW di luar negeri. Mereka meminta agar pemerintah bisa memudahkan mereka dalam meminjam kredit.

Mendengar itu, Zulkifli mengaku akan berkonsultasi dan menyampaikannya langsung kepada Kemenaker dan BNP2TKI. Sebab hingga saat ini TKI dan TKW masih menjadi salah satu penyumbang devisa bagi negara.

"Saya belum tahu ini kebenarannya dan perlu dicek oleh Kemenaker dan BNP2TKI. Nanti saya akan sampaikan dan bicarakan dengan pihak terkait," kata Zulkifli.