REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Pimpinan DPR berencana membangun Sekolah Parlemen untuk memperbaiki kualitas anggota Dewan mulai dari DPR, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota. Namun Wakil Ketua Wakil Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahyudin tidak sepakat dengan rencana DPR tersebut.
Menurut Mahyudin, sekolah parlemen akan menjadi bumerang bagi partai politik itu sendiri. Sebab dapat melemahkan sistem demokrasi Indonesia dan juga peran partai portai politik. Sebenarnya, para politikus sendiri sudah memiliki sekolah parlemen dalam hal partai merupakan tempat sekolahnya para calon legislatif.
"Bila dibangun nanti, bisa jadi sebagai tanda partai politik kita gagal yang menempatkan kader-kadenya di legislatif,” kata Mahyudin di sela-sela sosialisasi Empat Pilar di Universitas Swadaya Gunung Jati, (Unswagati), Cirebon, Rabu (31/8).
DPR: Sekolah Parlemen Penyegaran Ilmu Pengetahuan
Mahyudin menyarankan sebaiknya dibuat diklat saja bukan sekolah parlemen, apabila memang diperlukan. Prosedurnya politikus yang terpilih menjadi anggota legislatif sebelum dilantik diwajibkan untuk mengikuti kursus regular Lemhanas atau semacam pembekalan tapi lebih intensif selama dua atau tiga bulan. "Selama ini pembekalan MPR sebatas orientasi pengenalan gedung komplek Parlemen dan tata cara singkat atau sebagai," kata Mahyudin.
Selain tidak efesien, sekolah parlemen juga dapat memboroskan anggaran negara. Apalagi dalam realisasinya nanti menggandeng lembaga-lembaga lain. Seharusnya, kata dia, agar tidak memakan uang negara, maka partai-partai besar harus membuat sekolah sendiri. Dengan harapan para kadernya yang dicalonkan sebagai kepala daerah dan legislatif bisa lebih memahami cara kerjanya dalam menjalankan kewajibanya dengan benar.
Sebelumnya, ketua DPR, Ade Komarudin menyatakan rencana pembangunan Sekolah Parlemen bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggota DPR dan DPRD sekarang dan yang akan datang. Hanya saja bentuk sekolahnya itu sedang dikaji oleh DPR dan akan diumumkan peluncuran resminya nanti. Ade dengan adanya peningkatan kualitas anggota dapat meningkatkan percayaan publik.
Ade sendiri menargetkan pembangunan sekolah selesai pada tahun ini. Untuk lokasi sendiri bakal menggunakan Wisma DPR di Bogor yang akan diubah menjadi sekolah. Sementara anggaran, DPR akan mengupayakan penggunaan anggaran seminimal mungkin dengan mengubah anggaran yang sudah ada.
"Rencana ini tidak akan tumpang tindih dengan fungsi parpol," kata Ade.
