REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Peringatan pidato Bung Karno 1 Juni tahun ini mengambil tema Pancasila ideologi bangsaku, gotong royong semangat bangsaku. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan Pidato yang disampaikan Bung Karno pada 1 Juni 1945 melahirkan lima prinsip dasar yang dinamakan Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara yang tak tergoyahkan.
"Tema ini sangat relevan melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini. Sebagai ideologi, pancasila harus terus di jaga. Dengan pancasila sendi-sendi negara akan kokoh, dan tak tergoyahkan. Dan dengan Pancasila kemungkinan masuknya ideologi lain bisa kita tangkal", kata Zulkifli dalam pidato yang disampaikannya dalam puncak peringatan Hari Pancasila di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Rabu (1/6).
Menurutnya gotong royong adalah inti dari pancasila. Gotong royong kata Zulkifli harus menjadi sifat, sikap dan semangat bangsa membangun Indonesia. Ia menilai prinsip Ketuhanan yang berlandaskan gotong royong membuat kehidupan beragama menjadi rukun dan jauh dari keteringgungan. Membuahkan kasih sayang, dan saling menghargai.
Selain itu nilai kemanusiaan yang berdasar gotong royong, membuahkan kerukunan dan saling menghargai, begitu seterusnya dengan prinsip persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.
"Kita masih menyisakan banyak pekerjaan rumah terkait implementasi nilai-nilai Pancasila. Tapi kita juga patut bangga hampir 100 persen masyarakat yakin bahwa pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang sudah final. Hampir 100 persen masyarakat Indonesia juga berharap, pancasila diajarkan kembali dalam kurikulum pendidikan", tuturnya.
Prosesi Peringatan Pidato Bung Karno 1 juni 1945 yang berlangsung di Gedung Merdeka Bandung, pada Rabu (1/6) berlangsung khidmat. Presiden Joko Widodo beserta ibu negara Iriana memasuki Ruang Pertemuan tepat pukul 10.00 WIB, diikuti seluruh Pimpinan MPR RI. Bersama Presiden dan Pimpinan MPR, ikut hadir pada acara tersebut Presiden ke lima Megawati Soekarnoputri, dan wakil presiden ke 11 Boediono. Para pimpinan lembaga negara serta sejumlah menteri Kabinet Kerja.
