REPUBLIKA.CO.ID, TOBA SAMOSIR -- Pemerintah Daerah Toba Samosir merespons positif dibentuknya Badan Otorita Danau Toba yang dikukuhkan Kemenko Maritim beberapa waktu lalu. Bupati Toba Samosir, Darwin Siagian meminta Keppres Badan Otorita Danau Toba segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Diterbitkannya Keppres, kata dia, agar mimpi pengembangan wisata Danau Toba dapat segera direalisasikan.

Menerima kunjungan Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang di pendopo Kabupaten Tobasa, Sabtu (28/5), pemerintah daerah Tobasa dan sejumlah kabupaten di sekitaran Danau Toba meminta MPR mendorong Presiden Joko Widodo menandatangani Keppres Badan Otorita Danau Toba.

"Dibentuknya Badan Otorita merupakan tonggak sejarah, era kebangkitan Danau Toba" ujar Darwin saat menyambut rombongan MPR dalam acara sosialisasi empat pilar di pendopo Kabupaten Toba Samosir, Sabtu (28/5). 

Untuk itu, Darwin meminta kepada pimpinan MPR untuk melakukan komunikasi lebih efektif kepada pemerintah agar Keppres Badan Otorita Danau Toba segera ditandatangi presiden. "Untuk kemajuan pariwisata dan masyarakat sekitar danau Toba," tegasnya.

Ketua Forum Komunikasi Lembaga Adat Tobasa, Marulak Simanjuntak menambahkan, terciptanya Badan Otorita Danau Toba juga akan membantu pemerintah daerah untuk menyosialisasikan empat pilar secara lebih efektif. "Masyarakat Danau Toba telah siap menyongsong Danau Toba menjadi pariwisata internasional," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta mengakui bahwa Danau Toba memiliki daya tarik tersendiri yang akan dikembangkan sebagai sebuah proyek yang besar pemerintah. Kendati demikian, OSO, sapaan akrabnya, meminta pemerintah daerah untuk mempersiapkan masyarakat untuk mendukung mimpi ini bersama. 

Mengulas Danau Toba, OSO membandingkannya dengan destinasi wisata di Bali. Pariwisata di Bali, kata dia, didukung peran masyarakatnya yang siap menjadi 'pelayan' untuk para wisatawan yang datang. "Pertanyaannya, sudah siapkah masyarakat Batak menjadi pelayan untuk para tamu yang akan datang? Itu tugasnya pemerintah daerah," tegasnya. 

Sebelumnya, Menko Maritim Rizal Ramli mengukuhkan Badan Otorita Danau Toba dalam acara 'Malam Budaya Menyongsong Badan Otorita Danau Toba, Rabu (25/5) malam. Badan Otorita dibentuk untuk mempercepat pengembangan Danau Toba sebagai salah satu wisata prioritas pemerintah. Badan yang berbentuk Badan Layanan Umum yang itu akan bertugas selama 25 tahun dengan opsi perpanjangan jika dikehendaki pemerintah.