REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, membuka secara resmi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Kampus C Universitas Airlangga di Margomulyo, Surabaya, Kamis (12/5).

Sosialisasi yang digelar oleh MPR bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini diikuti oleh 600 peserta, terdiri dari dosen, mahasiswa, kader parpol, LSM, dan tokoh masyarakat.

Selain membuka acara sosialisasi Empat Pilar ini, Zulkifli juga menjadi narasumber bersama Walikota Surabaya Tri Rismaharini, dan Rektor Unair Mohammad Nasih.  Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, sejumlah anggota MPR dapil Jawa Timur, salah seorang diantaranya Eko Patrio, anggora DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kota Surabaya, dan civitas akademika Unair.

Dalam paparannya, Ketua MPR Zulkifli Hasan menjelaskan secara rinci makna pilar-pilar negara yang terkandung dalam Empat Pilar. Ia menegaskan, Pancasila adalah cinta kasih, kasih sayang, gotong royong, dan musyawarah mufakat. "Tapi, apakah cinta kasih dan kasih sayang itu masih melekat di keluarga kita sekarang ini, itulah yang menjadi masalah," ungkap Zulkifli.

Untuk itu, Zulkifli mengharapkan, setiap orang yang mengaku warga negara Indonesia, setiap perilaku dan tindak tanduknya harus disinari oleh cahaya Pancasila. Politisi Partai Amanat Nasional asal Lampung tersebut lalu memberikan ilustrasi terkait ramai-ramai kaos bergambar palu arit. Zulkifli meminta agar masyarakat menanggapi hal itu tidak terlalu reaktif. Di negara asal komunis, kaos bergambar palu arit itu sudah menjadi souvenir.

"Tapi, secara ideologis, PKI itu sudah tidak ada lagi. Walaupun demikian, kita harus tetap waspada jangan sampai ideologi komunis ini bangkit kembali," jelasnya.

Mantan Menteri Kehutanan tersebut menyampaikan bagaimana caranya agar setiap perilaku disinari oleh Pancasila, adalah dengan cara musyawarah mufakat. Menurutnya, musyawarah mufakat akan mendatangkan kesejahteraan.

Ia lalu menunjuk contoh jembatan yang dibangun oleh Bupati Bojonegoro yang baru saja dia resmikan. Jembatan itu dibangun tanpa masalah karena dilandasi musyawah mufakat. Dengan musyawarah mufakat, ada penduduk  yang memiliki tanah di kedua daerah yang dihubungkan  jembatan itu  secara sukarela menyerahkan tanahnya, tanpa minta ganti rugi.

"Kenapa itu bisa terjadi? Karena musyawarah mufakat itu asli Indonesia," ujarnya.