REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan wacana sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN sudah menjadi perbincangan rakyat Indonesia. Dia mengataan sebuah haluan negara sangat diperlukan untuk lebih mempertajam arah pembangunan Indonesia.
Soal GBHN ini, diakuinya banyak sekali aspirasi, pendapat dari berbagai elemen masyarakat soal sebuah haluan negara. Haluam negara model GBHN bisa terealisasi melalui amandemen kembali UUD 1945.
Banyak masyarakat dengan berbagai pendapatnya yang MPR dengar melalui berbagai pertemuan dengan masyarakat di berbagai daerah antara lain ada yang menginginkan UUD 1945 dikembalikan seperti dulu saja namun ada yang menginginkan ada perubahan kembali UUD. Namun ditengah-tengah itu wacana soal haluan negara sebagian besar elemen masyarakat menyetujuinya.
Hal ini diungkapkan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kepada sekitar 50 peserta akademisi Universitas Sulan Ageng Tirtayasa Serang dalam gelar acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN', di ballroom hotel Ledian Serang, Banten, Rabu (4/5).
Namun, lanjut Zulkifli, realisasi haluan negara model GBHN perlu pengkajian yang sangat serius dan mendalam.
"Rapat gabungan Pimpinan MPR digelar untuk membicarakan soal wacana haluan negara dan amandemen UUD. Selain itu kami melakukan serap aspirasi kepada kalangan akademisi dari 50 kampus. Dari sana akan juga melakukan serap aspirasi kepada pakar tata negara, kepala daerah dan masyarakat luas," ujarnya.
Diutarakan Ketua MPR, hasil-hasil dari serap aspirasi seperti FGD sangat ditunggu MPR. Zulkifli mengungkapkan, hasil dari amandemen dan haluan negara ini tidak dinikmati Pimpinan MPR periode sekarang, tapi untuk periode mendatang dan yang terpenting untuk rakyat.
"Hasil-hasil tersebut sangat penting bagi MPR untuk memutuskan langkah selanjutnya. Momen sekarang sebenarnya sangat baik sebab jika nanti-nanti akan terkendala persiapan tahun politik persiapan pesta demokasi nasional 2019," katanya.
