REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan meminta Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat membentuk focus group discussion (FGD) untuk memberikan rekomendasi soal haluan negara.
Hal itu dia sampaikan seusai memberikan sosialisasi empat pilar MPR RI di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Sabtu (2/4).
"Saya minta universitas membuat FGD, hasilnya disampaikan kepada DPR/MPR untuk memberi kontribusi nyata tentang haluan negara," kata Zulkifli Hasan seusai acara tersebut, Sabtu (2/4).
Menurut Zulkifli, FGD tersebut dapat memberi masukan terkait seberapa besar keperluan bangsa ini untuk merumuskan haluan negara.
Ia menilai akan sangat bermanfaat apabila Kalimantan Barat dapat memberikan sumbang pikir. Yakni, perihal apakah kita perlu haluan negara dan haluan negara seperti apa yang kita butuhkan. Ia menyarankan, FGD dapat dilakukan 2-3 hari secara intensif oleh para akademisi.
Zulkifli menyampaikan, sosialisasi empat pilar perlu dijadikan sebagai satu gerakan yang melibatkan semua komponen bangsa. Kalau hanya MPR yang melakukan sosialisasi, menurutnya sulit didapatkan hasil maksimal.
Ia mengajak semua gubernur, wali kota, bupati, dan kampus-kampus untuk menyosialisasikan supaya bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi tujuan berbangsa dan bernegara. Hal itu dipandang amat penting menghadapi kemajuan sosial media dan teknologi informasi yang membuat dunia seolah tanpa identitas.
Ketua MPR mengambil contoh, kasus Zaskia Gotik yang menghebohkan masyarakat beberapa pekan terakhir. Menurut Zulkifli, kita patut prihatin menyaksikan rendahnya pemahaman masyarakat tentang dasar negara. Tapi, kasus itu juga memberi peringatan bahwa ada yang kita lewatkan selama 18 tahun menata demokrasi.
"Selama 18 tahun demokrasi, tampaknya ada yang kita tinggalkan. Yaitu, membangun wawasan kebangsaan, melakukan sosialisasi mengenai identitas kebangsaan kita. Itu lampu kuning untuk kita semua melakukan sosialisasi," kata dia menegaskan.
Tak hanya universitas Tanjungpura, Zulkifli menyatakan pihaknya akan menjalin kerjasama dengan ratusan universitas dan ahli hukum tata negara untuk melakukan FGD serupa.
