REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menjelaskan, mengapa periode kali ini berusaha keras untuk mewujudkan GBHN, karena memang hal itu merupakan rekomendasi dari MPR periode sebelumnya.
Karena itu, MPR periode saat ini berusaha menyelesaikan tugas mengamandemen UUD tahun ini.
''Tugas kami adalah melakukan reformulasi penyempurnaan perencanaan nasional dengan model GBHN. Nanti kalau kita tidak laksanakan nanti kualat,'' kata Hidayat, dalam sebuah forum grup diskusi (FGD), di fraksi PKS, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/3).
Menurutnya, pembahasan GBHN jangan hanya seperti poco-poco yang perkembangannya maju-mundur, tapi maju terus seperti negara lain di Asia Tenggara. Sebab, haluan negata sangat penting, karena negara tidak mungkin berjalan tanpa haluan.
Ia menjelaskan, kalau merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) akan menimpulkan dua masalah, terutama dari sisi periodesasi.
Masa kepemimpinan yang tidak sama dan singkat, membuat pembangunan tidak tuntas dengan hanya dua periode. Lalu, ada ketidaksamaan visi pembangunan dari masing-masing pemimpin baik dari presiden maupun kepala daerah.
Karena itulah, lanjut dia, seluruh pimpinan lembaga negara termasuk presiden, setuju akan hadirnya haluan negara, meski namanya belum ditentukan. Selain itu, seluruh fraksi-fraksi di MPR juga diklaim telah sepakat untuk dijalankan tahun ini.
''Usulan untuk mengembalikan kembali haluan negara yang mengikat rakyat, sudah diusulkan sejak 2004. Kami masih punya waktu 60 hari untuk mengkaji,'' ujarnya.
Hidayat menambahkan, yang dimaksud dengan amandemen terbatas adalah, apa yang diusulkan itulah yang dibahas. Sementara itu, partai politik yang secara terbuka mendukung adalah PDIP dan Golkar.