REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa kondisi pada saat ini adalah lebih baik tidak ada revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"KPK masih sangat diperlukan, bahkan salah satu lembaga yang dipercaya masyarakat, melebihi lembaga berwenang lainnya," kata Zulkifli Hasan dalam acara diskusi penguatan KPK di Jakarta Selatan, Selasa (16/2).

Ia juga menjelaskan, jika tidak ada masalah dan tidak diperlukan perubahan, berarti tidak ada kepentingan urgensi yang harus disegerakan. Jika memang revisi undang-undang itu ada, baiknya benar untuk memperkuat lembaga.

"Saya kira tidak ada yang terang-terangan berniat melemahkan KPK. Jadi, jika memang baik, ya perlu dikaji lagi secara bijak," ujarnya.

Revisi UU KPK yang sudah disepakati sejauh ini oleh beberapa fraksi di DPR, selain Demokrat dan Gerindra, meliputi pembentukan dewan pengawas KPK, penyadapan dan penyitaan harus seizin dewan pengawas, serta pemberian wewenang bagi KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan.

Selanjutnya, ada pula revisi mengenai larangan bagi pimpinan KPK yang mengundurkan diri untuk menduduki jabatan publik serta pemberhentian bagi pimpinan KPK yang dijatuhi pidana berdasarkan vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.