REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan diminta membuka Musyawarah Besar (Mubes) ke-XI Paguyuban Pengurus Pusat Tenaga Pembangunan Sriwijaya (PP TPS). Permintaan disampaikan pengurus organisasi ini saat bertemu Zulkifli.

Dalam pertemuan itu, Zulkifli juga dimintai nasihat seputar keberlangsungan pemilihan ketua PP TPS. Mubes PP TPS akan digelar di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) Jakarta pada 23 - 24 Januari 2016.

Ketua Umum PP TPS Harry Bakti S. Gumay mengatakan, agenda Mubes di antaranya  mendengar pertanggungjawaban PP TPS periode 2011 - 2016 juga melakukan pemilihan Ketua Umum PP TPS periode 2016 - 2021.

"Selama ini gubernur kurang melibatkan PP TPS sebagai mitra dalam pembangunan daerah," Harry Bakti S. Gumay saat mendatangi Ruang Kerja Ketua MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/1).

PP TPS merupakan paguyuban masyarakat Sumatera Selatan yang terdiri dari Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Dalam pertemuan tersebut juga, PP TPS meminta gubernur sebagai ketua umum.

Dengan menjadikan gubernur sebagai ketua umum, lanjut Harry, maka program-program PP TPS lebih mudah dilaksanakan. "Ini alternatif pertama. Alternatif kedua adalah dengan membuat presidium, ketua umum dijabat secara bergiliran," katanya.

Menurut Ketua MPR, organisasi PP TPS adalah organisasi sukarela. Sehingga sebaiknya dilakukan penawaran terlebih dahulu pada gubernur, dan jangan melakukan pemaksaan.

Zulkifli berpendapat persoalan yang dihadapi PP TPS adalah persoalan komunikasi dengan gubernur. " Jadi komunikasi antara PP TPS dengan gubernur yang harus diperbaiki. Coba komunikasikan dulu dengan gubernur. Kalau masih ada masalah, nanti saya bantu," ujar Zulkifli berjanji.