REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan Hamka Haq mengatakan, Pancasila menjadi benda mati kalau tidak dilaksanakan orang Indonesia. Sedangkan, pelaksanaan Pancasila tergantung pada keteladanan pada penyelenggara negara.
"Persoalannya keteladanan penyelenggara negara semakin hilang. Penyebabnya karena patriotisme penyelenggara negara semakin menurun," kata Hamka, saat menyampaikan materi dalam Training of Trainers (ToT) metode outbound di Hotel Aryaduta, Lippo Karawaci, Tangerang, Jumat (9/10).
Hamka membandingkan patriotisme penyelenggara negara pada masa lalu dan sekarang. Pada tahun 1945, kata dia, seseorang berjuang keluar masuk penjara kemudian menjadi pemimpin. Sekarang berjuang menjadi pemimpin dulu, baru masuk penjara.
Menurut Hamka, karena patrriotisme sudah hilang, maka jabatan dijadikan sebagai sumber penghidupan untuk memperkaya diri. Jabatan bukan sebagai bentuk pengabdian pada bangsa dan negara. "Dulu pengabdian pada bangsa dan negara lebih utama dibanding memperkaya diri sendiri," jelasnya.
Pancasila, lanjut Hamka, harus dibiasakan dan dilaksanakan. Generasi muda sekarang ini melihat generasi sebelumnya dan penyelenggara negara saat ini dalam melaksanakan Pancasila.
Hamka mencontohkan, dalam penegakan hukum ada istilah tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Orang yang memilki kekuasaan walaupun melakukan pelanggaran sulit diadili. Contoh ini menunjukkan Pancasila tidak dilaksanakan penyelenggara negara.
Pada bagian lain, Hamka juga menyoroti soal otonomi daerah. Menurutnya, Otonomi daerah menumbuhkan fanatisme kedaerahan. Sehingga hanya putera daerah yang bisa memimpin daerahnya.
Jika di masa lalu orang Jawa banyak menjadi pemimpin di daerah lain di luar Jawa, maka dengan otonomi daerah sudah tidak bisa seperti itu lagi.
"Padahal otonomi daerah adalah untuk mempercepat pembangunan di daerah, tapi malah memperkuat fanatisme daerah," katanya.
