REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang paripurna MPR RI merupakan hajat besar negara, dalam melakukan evaluasi kinerja semua lembaga -lembaga negara dalam satu tahun. Oleh karena itu, Bambang Sadono, ketua badan pengkajian MPR RI telah menyiapkan agenda besar dalam sidang yang difasilitasi MPR tersebut.

''Kita sudah punya 14 topik untuk dikaji, apakah itu dikaji bersama perguruan tinggi, tokoh masyarakat tentang penegasan Pancasila sebagai ideologi negara,'' kata Bambang, usai menjadi keynote speaker di acara Bicara Buku Revolusi Pancasila, di perpustakaan MPR, kompleks Parlemen, Jumat (7/8).

Selain membahas Pancasila sebagai dasar demokrasi dan politik. MPR juga akan mengevaluasi sistem ekonomi, bahkan kemungkinan untuk mengjidupan kembali GBHN. Ditambah lagi, sidang itu juga akan berbicara mengenai penguatan sistem presidensial, lembaga MPR, DPD, MA dan lembaga negara lainnya. ''Itu yang kita siapkan dan laporkan,'' jelas Bambang.

Menurut Bambang, Indonesia tidak punya GBHN dan digantikan RPJM (Rencana pembangunan jangka menengah), yang diterjemahkan dalam visi -misi presiden. Ia menilai, RPJM sulit menggalang kebersamaan dan solidaritas semua pihak. Padahal, tujuannya hanya satu, yaitu menjalankan visi -misi presiden terpilih.

Oleh karenanya, Bambang mengakui memang sudah ada wacana untuk menghidupkan kembali GBHN, yang dicabut pada saat reformasi tersebut. ''Iya betul, akan diajukan pemunculan GBHN, tapi di sidang berikutnya. Dan itu resmi diajukan oleh forum rektor,'' ungkapnya.