Saturday, 11 Syawwal 1445 / 20 April 2024

Saturday, 11 Syawwal 1445 / 20 April 2024

Kopertis Sumut Targetkan 7.000 Dosen Dapat Sosialisasi Empat Pilar

Senin 30 Mar 2015 12:24 WIB

Red: Dwi Murdaningsih

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, di Gedung MPR, Jakarta.

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, di Gedung MPR, Jakarta.

Foto: Republika/ Tahta Aidilla

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Aktifitas Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ( Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan Ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara ) yang gencar dilaksanakan MPR RI mendapat banyak dukungan dari masyarakat.

 

 

Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah I Sumatera Utara Rudy K. Nainggolan mengatakan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia sangat wajar sebab mengajak rakyat Indonesia memahami kembali nilai-nilai luhur bangsanya dan memahami aturan-aturan negara dan memahami konstitusi negara.

 

“Bagi Kopertis Sumut, kegiatan sosialisasi ini yang pertama kali diikuti Kopertis menurut saya adalah satu momen penting untuk kami semua mnegetahui dan lebih memahami Pancasila, terutama aturan-aturan yang ada dalam ketetapan MPR dan UU juga mendalami kembali UUD sebagai konstitusi kita, sejarahnya, prosesnya sampai kebeberapa kali amandemen.  Hal tersebut adalah ilmu yang sangat penting buat kami,” ujarnya, baru-baru ini.

 

Sosialisasi ini, menurut Rudy, pada dasarnya sangat bagus.  Upaya yang sangat bagus dari negara.  Tapi, memang pada saat yang lalu banyak pertentangan soal empat pilar.  Dirinya mengaku sempat berpikir soal sosialisasi ini apakah sudah pas sesuai dengan aturan sosialisasi empat pilar. Kopertis menergetkan 7000 dosen di Sumatera Utara, mendapatkan sosialisasi ini.  Sebab, posisi para pendidik ini sangat penting sebab mereka dekat dan mendidik para generasi muda bangsa.  

 

“Tapi, ternyata banyak juga ya lembaga lain seperti Lemhanas yang sepertinya menjalankan juga kegiatan seperti ini namun, dengan nama yang berbeda.   Saya berpikir apakah mungkin hal ini bisa dijadikan satu wadah saja satu nama, satu pemahaman dengan tujuan yang sama, biar masyarakat tidak bingung mana yang harus diikuti.  Hati-hati juga soal nama supaya tidak ada lagi tekanan dari masyarakat,” kata dia.

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler