REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah ibukota dinuilai perlu perubahan sistem dalam tatanan birokrasi yang sudah berjalan. Dalam perubahan itu, menurut pasangan calon gubernur DKI,  Joko Widodo tidak memerlukan tambahan atau pengurangan SDM.

"Sistem pemerintahan yang kini ada bertele-tele," kata dia, dalam kesempatan Debat Cagub DKI di Metro TV, Ahad (16/9) malam. Ia mencontohkan dengan sulitnya warga miskin mengurus jaminan kesehatan. Perlu pengajuan dan kepengurusan perizinan agar mendapat jaminan tersebut. Masyarakat pun, ungkap pasangan cagub DKI itu, sering keteteran karena yang membutuhkan jaminan dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

Sistem itu pun bakal dihapus jika Jokowi lolos dalam Pilgub DKI putaran kedua, 20 September mendatang. Ia beserta pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal menerapkan kartu sehat seperti yang Jokowi terapkan semasa menjabat sebagai Wali Kota Solo. Menurut dia, sistem itu berjalan optimal.

Joko mengatakan kartu sehat tersebut bakal mendahulukan pasien khususnya dari kalangan warga miskin untuk mendapatkan penanganan kesehatan pertama. Pendataan hanya memerlukan KTP dan pendataan masyarakat tersebut benar adalah warga miskin. Jika dibutuhkan, warga tersebut juga bakal mendapatkan rawat inap di rumah sakit dengan fasilitas kamar kelas 3.

Ahok mengatakan program ini bakal berjalan baik sesuai fungsinya. Ia menegaskan perlu adanya transparansi dari pemerintahan terkait anggaran jaminan kesehatan tersebut. "Pemerintah yang baik seharusnya transparan terhadap masyarakatnya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika