REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Debat pasangan calon Gubernur DKI Jakarta, Jumat (14/9) malam diwarnai argumen saling menyerang, terutama masalah keamanan. Calon gubernur Joko Widodo (Jokowi) menyangkal pernyataan calon incumben Fauzi Bowo (Foke) yang mengatakan, tak ada konflik horisontal di DKI Jakarta selama lima tahun masa jabatannya.
''Yang saya tahu, ada banyak konflik. Di Ampera, (konflik) antarkelompok itu yang mati berapa? Kemudian Mbah Priok, itu juga konflik menurut saya. Kemudian di Taman Palem yang baru saja terjadi di Jakarta Barat, yang mati berapa? Itu juga konflik antarkelompok juga. Kemudian tawuran pelajar,'' cecar Jokowi.
Merespon argumen tersebut, Foke mengatakan perisitiwa yang disebut Jokowi hanya sebatas kasus bukan sistem. Kasus, lanjutnya, akan selalu ada. "Yang terpenting justru ada di sistem untuk mengatasi masalah tersebut, yakni bagaimana memegang tali kendali atas masalah tersebut," ujarnya.
''Saya ingin tekankan, yang saya katakan tadi itu konflik yang menyebabkan kegiatan di Jakarta bisa berhenti. Itu yang saya maksud, bukan sekadar singgungan-singgungan. Kota besar seperti Jakarta pasti berbeda dengan tempat lain. Singgungan akan selalu ada,'' ujarnya.
Tak hanya saling serang, para pasangan calon juga memamerkan program-program yang dianggap sebagai prestasi yang dijalankan ketika menjabat sebagai pejabat publik. Foke misalnya, menyatakan sudah cukup berhasil dalam membawa Jakarta menuju pertumbuhan. Antara lain, dari sektor ekonomi yang kini berada di tingkat 6,7 persen.
Kemudian pertumbuhan APBD yang melebihi dua kali lipat, yaitu dari Rp 20 triliun ketika awal menjabat. Menjadi Rp 41 triliun dan Rp 44 triliun pada tahun depan. ''Pendapatan per kapita orang di Jakarta. Sudah mendekati 11 ribu dollar AS per tahun di 2012. Pada saat mengawali masa jabatan, itu baru 6.300 dollar AS,'' jelas dia.
Sementara Jokowi mengandalkan program kartu kesehatan yang telah sukses diterapkannya sebagai Walikota Solo. Ia menyebutnya Kartu Jakarta Sehat yang dapat diterima di rumah sakit negeri dan swasta. Mulai dari penyakit ringan hingga penyakit-penyakit yang membutuhkan biaya tinggi. Semisal cuci darah dan kemoterapi.
''Ini sistem yang telah kami lakukan hampir enam tahun di Solo dan rakyat merasakan betapa manfaatnya kartu kesehatan ini. Kami juga siapkan sistem Kartu Jakarta Pintar. Sehingga anggaran yang ada di DKI bisa diatur dengan baik karena menyentuh sistemnya terlebih dulu, bukan anggaran dulu,'' jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
