REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) menilai KPU DKI Jakarta terlalu minim dalam menyampaikan informasi kepada pemilih. Manajer Pemantauan JPPR, Masykurudin Hafidz menyatakan KPU DKI memang mencetak 1,5 juta selebaran, namun pada selebaran itu tidak tercantum program-program dari pasangan calon.
Penyebaran selebaran juga hanya terbatas di keluarga. Persoalan ini menjadi titik rawan Pemilukada DKI putaran kedua. Tak hanya itu, alat peraga dan logistik juga menjadi titik rawan pada ronde kedua nanti.
"KPU DKI memperbolehkan memasang alat peraga di sekitar lokasi kampanye yang tidak ditentukan. Sehingga membuka peluang untuk memasang alat peraga dimana saja," katanya di Jakarta, Sabtu (8/9).
Selain itu, pada putaran pertama, terdapat perbedaan warna tinta di TPS dan cepat hilang. Yaitu berwarna hijau, hitam, dan biru keemasan. Putaran kedua, lanjut dia, tinta yang digunakan sama. Artinya, akan ada kemungkinan timbulnya kecurangan dari tinta yang digunakan.
Titik rawan lainnya, adalah penggunaan isu SARA. Menurut Masykurudin, menjelang Pemilukada DKI putaran kedua isu SARA marak digunakan kedua pasangan calon. Tidak hanya melalui kampanye, tetapi masuk ke cara pandang kekuasaan dan sistem demokrasi. Dengan menggunakan konsep dan dalil agama tentang tata cara memilih pemimpin menurut ajaran agama tertentu. (baca: Titik Rawan Pemilukada DKI Putaran Kedua).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
