REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah, mengatakan laporan atas kasus dugaan korupsi para calon gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo (Foke) dan Joko Widodo (Jokowi) ke KPK kemungkinan akan berpengaruh terhadap keterpilihan mereka dalam pilkada putaran kedua mendatang.
"Dengan kondisi ini maka masyarakat Jakarta dalam memilih nantinya akan mempertimbangkan siapa pasangan calon wakil gubernur diantara dua pasangan calon itu," ujar Iberamsjah kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Foke dan Jokowi sama-sama dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foke sudah dilaporkan beberapa bulan lalu oleh Wakil Gubernur DKI Prijanto, sedangkan Jokowi dilaporkan pada Kamis (30/8) oleh sekelompok masyarakat yang tergabung dalam TS3 (Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia).
"Saya tidak tahu apakah laporan-laporan tuduhan kasus korupsi terhadap dua pasangan calon itu benar adanya atau hanya upaya saling menjatuhkan dari masing-masing pihak. Tapi bisa saja itu benar . Dengan demikian maka pasangan calon wakil gubernur dari masing-masing calon akan menentukan juga siapa yang akan menang," katanya.
Keputusan masyarakat untuk mempertimbangkan calon wakil gubernur ini disebabkan karena bisa saja siapapun pemenangnya, akan berhadapan dengan KPK dan tentunya akan mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
Ketua Fraksi PAN di DPR, Tjatur Sapto Edy mengharapkan Joko Widodo untuk tidak fokus mengejar kemenangan dalam pilkada DKI, karena justru yang lebih penting adalah melakukan tugasnya di Solo.
Jika Jokowi tidak sanggup menangani masalah di Solo yang dibandingkan Jakarta adalah kota kecil, TJatur meragukan Jokowi mampu mengatasi hal ini jika terjadi di Jakarta.
"Kami memutuskan tidak mendukung Jokowi karena banyak faktor. Kami yakin Jokowi lebih baik menyelesaikan tugas dan amanahnya di Solo ketimbang mencari jabatan baru. Jokowi lebih dibutuhkan di Solo ketimbang Jakarta," katanya.
Sebagai salah satu partai yang mengusung Jokowi dalam koalisi berbagai partai, Jokowi dinilai tidak memiliki etika dan kesantunan dalam berpolitik. "Dia diusung oleh banyak partai termasuk PAN. Waktu kami (partai-partai pendukung Jokowi dalam Pilkada Solo) memberikan izin dan mendukung menjadi wali kota Solo dia menerimanya, tapi ketika hendak melepaskan amanah dia sama sekali tidak izin," katanya.
Faktor lainnya adalah Jokowi tidak pernah mau menjawab pertanyaan jika dirinya berhalangan tetap maka siapa yang akan menggantikannya. "Berbeda dengan Foke yang tegas mengatakan kalau saya berhalangan tetap maka Nachrowi Ramli yang menjadi wakilnya yang menggantikan" ujar Ketua DPP PAN ini.
Sementara Foke, menurut dia, meski belum terlihat nyata apa yang sudah diraihnya, tapi dia sudah membangun pondasi dan tiang yang kokoh untuk Jakarta. Yang dilakukan Foke adalah substansial tapi tidak kelihatan dan baru akan kelihatan paling cepat tahun 2016 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
