Rabu, 28 Zulhijjah 1435 / 22 Oktober 2014
find us on : 
  Login |  Register

Pemutakhiran DPT Wajib di Putaran Dua

Selasa, 17 Juli 2012, 09:28 WIB
Komentar : 0
Antara
Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub DKI Jakarta
Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub DKI Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum diminta melakukan pemuktahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) jelang Pemilukada DKI Jakarta putaran kedua. Karena, sebelum pencoblosan putaran kedua memungkinkan adanya DPT baru yang sudah mencapai batas umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi belum terdaftar.

Anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo mengatakan pemuktahiran DPT itu wajib hukumnya bagi KPU. “Ini untuk memastikan bahwa warga DKI Jakarta yang pada tanggal 20 september 2012 telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin didaftar dalam DPT untuk pemilukada DKI Jakarta putaran kedua,” katanya kepada Republika, Selasa (17/7).

Menurutnya, konsekuensi dari pemuktahiran tersebut perlu pengaktifan kembali PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) selama sekitar satu bulan. KPU pun perlu memberitahukan publik tentang pemilih baru dan yang masih belum terdaftar demi penyempurnaan DPT Pemilukada DKI Jakarta.

Karena itu pula, politisi PDIP ini menilai KPU tidak perlu ragu atau bahkan bingung mencari dasar hukumnya. Yakni Ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

“Dengan demikian DPT Pemilukada putaran I dapat dijadikan sebagai DPS pemilukada putaran kedua. Dengan tidak perlu lagi melakukan penyusunan DPS dari awal. Ditambah DP4 Tambahan dari Pemerintah untuk kemudian dimutakhirkan hingga waktu pemungutan suara,” katanya.

Reporter : Esthi Maharani
Redaktur : Hafidz Muftisany
Sesungguhnya Allah SWT mengampuni beberapa kesalahan umatku yang disebabkan karena keliru, karena lupa, dan karena dipaksa (HR Ibnu Majah, Baihaqi, dan lain-lain)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Langgar Koalisi Tanpa Syarat, Pengamat: Jokowi Harus Ikuti Anjuran KPK dan PPATK
JAKARTA -- Joko Widodo telah mengajukan nama calon menterinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pengamat politik,...