REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hampir bisa dipastikan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal melaju ke putaran kedua Pemilukada DKI. Namun, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy diperingatkan agar lebih waspada, lantaran menurutnya, putaran kedua bakal berbeda dengan putaran pertama.
"Pada putaran kedua, belum tentu hal ini (kemenangan) berlanjut. Karena pada putaran kedua semua parpol akan lebih serius dan pola dukungannya tak lagi bersifat taktis, melainkan ideologis," ujarnya menganalisis saat berbincang dengan wartawan, Kamis (12/7).
Menurutnya, kemenangan Jokowi-Ahok pada putaran pertama, semata-mata merupakan keberhasilan sementara dalam mengelola kegagalan konsep pasangan calon lainnya. Baik pengelolaan lapangan maupun pengelolaan kemasan. Dalam hal ini, Jokowi dan Ahok mampu menempatkan diri sebagai calon underdog yang lahir dari rakyat.
Makanya, lanjut Romahurmuziy, semua hasil survey pun meleset dan mengagetkan semua tim sukses pasangan cagub dan cawagub. Bahkan, termasuk tim sukses Jokowi dan Ahok itu sendiri. Ini mengingat seluruh angka masyarakat yang belum menentukan pilihan (swing voter) akhirnya memilih Jokowi. Sesuatu yang dinilai sangat jarang terjadi di banyak pemilukada.
Ia memaparkan, lembaga survey terbukti memang tidak akan pernah mampu menjelaskan arah pilihan swing voters. Jokowi dianggap mampu menyedot hampir seluruh perkiraan swing voters yang di poling tertangkap sebesar 26 persen. Ini terlihat dari melompatnya perolehan perhitungan cepat (quick count) Jokowi dari prediksi seluruh survei yang berkisar 17-20 persen menjadi 44 persen. "Ini tidak bisa dijelaskan oleh survey mana pun," sebut Ketua Komisi IV DPR RI itu.
Dijelaskannya, jika hasil Pemilukada DKI berbicara mengenai prestise dan bukan menjadi proyeksi untuk pilpres 2014. Sehingga, menjadi tidak rasional jika menggunakan Jakarta yang hanya meliputi tujuh juta pemilih dan enam daerah tingkat II sebagai barometer Pemilu Legislatif dan Pilpres. "Untuk pemilu legislatif atau pilpres itu meliputi 491 kabupaten/kota dan 174 juta pemilih," pungkas Ketua Komisi IV DPR tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
