REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemilihan umum untuk gubernur dan wakil gubernur DKI periode 2012-2017 di TPS 22, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Rabu, diwarnai dengan kekecewaan puluhan pemilih yang tidak boleh mencoblos.
Ketua Pelaksana Pemilu TPS 22 RSCM, Subandi, mengatakan pemilih yang diizinkan untuk memilih di TPS 22 adalah mereka yang memiliki surat A8.
"Sementara surat yang dimiliki oleh pemilih adalah C6, sementara harusnya berkode A8, ini adalah perintah dari kecamatan dan saya hanya menjalankan mandat," kata Subandi.
Surat C6 adalah undangan resmi untuk memilih di TPS setempat, sementara surat A8 adalah surat keterangan pindah dari TPS setempat untuk memilih di TPS lain.
Rani Gantini (29), calon pemilih yang berada di RSCM mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. Rani, yang tengah mengantar saudaranya berobat di RSCM ini merasa sosialisasi yang diberikan petugas sangat tidak memadai.
"Tidak ada sosialisasi untuk pasien, kalau begini kan harus pulang, buang waktu dan tenaga," ujar Rani yang berdomisili di Jatinegara.
Serupa dengan Rani, Deasy A.R (60), salah satu pasien RSCM yang tidak memiliki surat A8, juga tidak dapat menggunakan hak suaranya.
"Kenapa jadi serumit ini, saya kan hanya ingin mencoblos," kata dia yang diantar seorang perawat menggunakan kursi roda.
Tidak hanya pasien dan pengunjung, beberapa karyawan dan petugas RSCM juga mengaku kecewa karena tidak diperbolehkan mencoblos.
Surat edaran dari pihak rumah sakit mengenai surat pemilih yang harus berkode A8, baru mereka terima pada tanggal 10, Selasa. Sehingga mereka merasa tidak punya cukup waktu untuk mengurus surat A8 itu.
Amli Khaerani, seorang perawat dari unit stroke RSCM Kencana yang berdomisili di Pondok Rangon, mengaku sudah tidak sempat untuk mengurus surat A8
"Saya gak bisa milih, katanya harus ada surat keterangan dari kecamatan. Sekarang kapan mau urus surat, sampai rumah saja sudah malam, mana sempat," katanya.
Serupa dengan Amli, dr. Ihsan yang sedang mengambil spesialis Anestesiologi, juga merasa sosialisasi yang diberikan sangat kurang.
"Ini berarti akan ada ratusan lebih karyawan serta dokter RSCM yang kehilangan hak suara, karena tidak sempat mengurus surat A8," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
