REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat Politik, Ray Rangkuti, mengkritisi kinerja Panitia Panwaslu Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta yang cenderung sibuk mengurusi pelanggaran pemilu yang sebenarnya sepele dan tidak substansial. Hal yang perlu diwaspadai, kata dia, adalah politik uang.

"Panwaslu jangan hanya ribut dan ngurusi pelanggaran atribut dan masa kampanye saja. Usut juga permainan DPT, politik uang, serta jelang perhitungan dan penetapan pemenang nanti," ujar Ray Rangkuti dalam diskusi tentang Problematika Pembentukan dan Rekrutmen Bawaslu/Panwas, di Kedai Tjikini, Selasa (3/6).

Ray menekankan tiga hal itu yang seharusnya menjadi prioritas pengawasan pelanggaran di Pilkada DKI. Mengenai politik uang, menurut Ray, yang paling riskan terjadi pada warga masyarakat yang berada di kelas menengah ke bawah. Di situlah seharusnya Panwaslu hadir mengawasi wilayah masyarakat miskin jelang pemilihan 11 Juli mendatang.

Karena, jelas dia, bagi warga kelas menengah keatas, tidak akan lagi peduli politik uang ditengah ekonomi kelas menengah yang terus membaik. "Kalau menengah ke atas sudah adu argumentasi soal program.

Program yang terlalu muluk-muluk juga di kritik. Justru tidak menjadi pola pikir publik. Yang realistis saja, karena mereka sudah semakin cerdas," ungkap Ray.

Ikuti Whatsapp Channel Republika