REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sebagai ibukota negara, Jakarta yang memiliki APBD Rp 36 Triliun, ternyata masih banyak gedung sekolah rusak. Data Kemendikbud melansir, lebih dari 2.500 sekolah rusak berat di Jakarta.
Menurut Hendardji Soepandji, lemahnya pengawasan menjadi sebab utama tak berjalannya reformasi birokrasi di Pemprov DKI, termasuk di sektor pendidikan. "Kalau saya jadi Gubernur, dijamin tak ada sekolah ambruk," seru Hendardji di acara pengobatan gratis yang digelarnya di RW 11 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (2/7).
Cagub nomor urut 2 ini mencontohkan rubuhnya atap SDN 20 di Cipinang, padahal baru saja direnovasi. "Itu harus segera diusut. Sudah sampai mana prosesnya," tanya Hendardji yang pada Juni lalu meninjau langsung sekolah tersebut.
Menurut Cagub yang akrab disapa Bang Adji ini, perbaikan fasilitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan lebih penting daripada sekolah gratis tapi mutunya rendah. "Jadi, sekolah gratis yang berkualitas, yakni yang fasilitasnya lengkap, mulai dari perpustakaan, laboratorium, lapangan olah raga dan seterusnya," tuturnya menjawab pertanyaan warga.
Dalam menggratiskan biaya sekolah, sambung Bang Adji, bisa berlaku bagi sekolah swasta dengan jalan kerja sama. Karena, masih menurutnya, tidak semua kelurahan di DKI terdapat sekolah negeri. "Contohnya di Kelurahan Gunung Sahari, Tanjung Priok dan Cipayung. Di sana banyak warga miskin dan yang ada sekolah swasta," imbuhnya.
Tantangan Gubernur baru lima tahun ke depan, di mata Hendardji, adalah bagaimana menggratiskan pendidikan tapi muridnya pintar-pintar. Itulah yang akan dilakukannya, jika kelak terpilih pada 11 Juli mendatang. Besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan APBD dan APBN menjadi daya dukung yang harus dioptimalkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
