REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo), M Jumhur Hidayat, menyesalkan enam pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tak serius membela nasib buruh. Hal itu disampaikan Jumhur pada pengukuhan pengurus Gaspermindo dan pelatihan perburuhan tingkat nasional di Jakarta, kemarin.
Dikatakannya, meski kehidupan sosial ekonomi di Jakarta tak bisa dilepaskan dari sokongan dan perjuangan hidup kaum buruh, namun justru disesalkan pembelaan terhadap nasib buruh tak serius dikedepankan dalam kampanye para calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. "Wajar bila akhirnya buruh terpaksa berjuang dalam barisannya sendiri dari waktu ke waktu," katanya.
Menurut Jumhur, para calon kepala daerah DKI Jakarta seharusnya mengutamakan agenda perbaikan kehidupan buruh, mengingat tingkat ketergantungan kegiatan ekonomi di Jakarta baik langsung ataupun tidak, banyak melibatkan keberadaan buruh sebagai ujung tombak yang menguntungkan perusahaan.
"Namun, anehnya, sejauh ini para buruh hanya dilihat sebagai kerumunan perusahaan yang bisa diabaikan kesejahteraannya, padahal kaum buruh memerlukan kemartabatan hidup untuk masa depan lebih baik bagi keluarganya," ujarnya.
Jumhur yang juga Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menegaskan kurangnya perhatian terhadap agenda kesejahteraan buruh dari para calon Gubernur dan Wakil Gubernur juga diperlihatkan melalui keengganan para calon yang akan memimpin Jakarta itu untuk berdialog dengan aktivis perburuhan.
Akibatnya, menurut Jumhur, pemikiran dari kalangan tokoh buruh guna pembangunan ekonomi Ibukota, khususnya dalam menciptakan kesejahteraan pekerja, tidak pernah terakomodir. "Karena sikap yang menjauh ini, maka jelas akan terus membuat kesenjangan antara kemajuan ekonomi di Jakarta dan rendahnya nasib para buruh. Sesungguhnya, penanganan masalah perburuhan dan perbaikan nasib buruh di Jakarta harus menjadi contoh terbaik untuk diikuti daerah lain," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
