REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pihak Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) memetakan tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan konflik dan terjadi gangguan keamanan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Saat ini, polres masih mendata TPS yang rawan konflik," kata Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Agung Budi Maryoto di Jakarta, Kamis (21/6).
Agung mengatakan bahwa Polda Metro Jaya akan mengerahkan minimal satu anggota kepolisian bersenjata lengkap yang mengamankan secara melekat terhadap pengamanan kotak suara di TPS. Ia menegaskan bahwa TPS menjadi lokasi yang rawan terjadi konflik antarpendukung pasangan calon gubernur/calon wakil gubernur (cagub/cawagub) dan gangguan keamanan lainnya.
Polda Metro Jaya juga mengerahkan anggota mobil yang berpatroli menggunakan kendaraan roda empat maupun sepeda motor. Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta, Ramdhansyah, menuturkan bahwa pihaknya akan turut serta mengawasi kotak dan surat suara, termasuk mengamankan dari kemungkinan adanya tindakan perusakan terhadap kotak atau surat suara.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diikuti enam pasangan cagub/cawagub akan digelar pada tangal 11 Juli 2012. Keenam pasangan cagub DKI Jakarta, yakni Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Hendardji Supandji-Achmad Riza Patria, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.
Selanjutnya, Hidayat Nurwahid-Didik J. Rachbini, Faisal Basri-Biem Benyamin, dan Alex Nurdin-Nono Sampono. Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah 6.983.692 orang. Adapun lokasi pemungutan suara sebanyak 15.059 TPS. Polda Metro Jaya bersama TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerahkan 40.356 personel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
