REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta menjadi patron politik bagi proses demokrasi di berbagai daerah di Indonesia.

Pengamat Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Sujito, mengatakan, Pilkada DKI Jakarta menjadi taruhan apakah Ibu kota negara ini akan mengalami terobosan politik atau hanya mengulang tradisi politik yang cenderung transaksional.

"Apabila Pilkada Jakarta hanya menjadi transaksi politik maka dipastikan Ibukota akan menjadi pertaruhan permainan bandar dan Pemimpin Jakarta kedepan adalah pelayan para bandar," ujar Ari dalam diskusi 'Mencari Calon Pilihan Rakyat antara Independen atau Partai Politik' di Pascasarjana Fisip UI, Selasa (19/6).

Menurut Ari, bukan rahasia lagi dibutuhkan modal politik yang cukup besar untuk menjadi kepala daerah. Sehingga ini membuka pola politik dagang sapi dalam proses rekrutmen pemimpin dari partai politik.

"Ini membuat pola kaderisasi politik tidak berjalan karena partai cenderung mengukur kemampuan calon dari besarnya kepemilikian modal," ungkapnya.

Apabila itu yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta kedepan, jelas dia, maka tidak menutup kemungkinan Jakarta akan terus terkungkung dalam permainan para bandar. Dan itu menjadi contoh bagi proses Pilkada di berbagai daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika