REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta ditolak oleh lima Tim sukses (Timses) pasangan calon. Penolakan DPT oleh lima timses pasangan calon menjadikan proses Pilkada ini terhambat karena tim pasangan calon mengancam akan mundur sementara dari proses Pilkada.
Juru Bicara Timses nomor 3, Jokowi-Ahok, M. Taufik mengatakan KPUD ternyata tidak mendengarkan substansi penundaan penetapan DPT pada 26 Mei lalu. "Kalau begini caranya timses dan pasangan calon akan mensetop semua tahapan Pilkada DKI," ujar Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini kepada Republika, Ahad (3/6).
Ancaman Taufik ini bukan tanpa alasan, permintaan para timses pasangan calon, menurut M. Taufik adalah membenahi semua pemilih bermasalah. Termasuk menghapus semua pemilih yang tidak masuk dalam kualifikasi sebagai DPT.
Hal senada disampaikan Timses dari Pasangan nomor 4, Hidayat-Didik. Timses Hidayat-Didik bagian verifikasi data pemilih, Tubagus Arif. Tugabus mengungkapkan dari DPT yang telah ditetapkan KPUD setidaknya tim Hidayat-Didik mendapati 44.696 daftar pemilih bermasalah.
Selain itu, Tubagus juga melihat adanya upaya dari KPUD bukan untuk memperbaiki data, tapi memanipulasi data pemilih yang tadinya bermasalah menjadi sah. Pihaknya mendapati adanya pemilih yang tadinya Nomor Induk Kependudukan (NIK)nya sama, namun setelah ditetapkan pemilih ini memiliki NIK berbeda.
Ini artinya, tambah Tubagus, ada upaya mensahkan daftar pemilih yang sebelumnya bermasalah dengan merubah NIK agar masuk dalam kualifikasi DPT. Tim Hidayat-Didik juga mendapati dari DPT hasil penyisiran setidaknya masih ada NIK kosong 6.449 pemilih, NIK luar wilayah DKI 82.091 pemilih dan NIK tidak standar 17.073 pemilih.
Karena itu, Ketua Timses Hidayat-Didik Bidang Advokasi, Rois Hadayana S mengancam apabila KPUD masih saja menggunakan DPT hasil penetapan bermasalah ini maka kami sepakat untuk tidak ikut serta sementara dalam semua proses Pilkada DKI.
Menurut Rois buat apa menerima masukan tapi tidak memproses masukan itu. "Itu sia-sia saja," ujar Rois. "Biarkan satu pasangan calon bertarung sendiri dan KPUD meladeni satu pasangan calon saja," tambah Rois.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
