REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari DKI Jakarta, Andi Mapetahang Fatwa atau AM Fatwa mengingatkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam memperbaiki Data Pemilih Sementara (DPS) jangan asal-asalan.
Menurut Fatwa, KPUD harus serius memperbaiki adanya DPS fiktif seperti yang ditemukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan beberapa tim pengawas dari partai pendukung tiga pasangan calon Gubernur (cagub).
"KPU betul-betul memperbaiki DPS ini jangan asal-asalan dan sebatas omongan, tapi buktikan dengan tindakan," ungkap AM Fatwa kepada Republika, Senin (21/5).
Seharusnya, jelas Fatwa, tidaklah sulit bagi KPUD sejak awal memantau adanya DPS fiktif karena memiliki data awal dan tim yang telah lengkap di setiap kelurahan. Namun kenyataannya, setelah ditemukan adanya DPS fiktif KPUD seolah-olah kecolongan dan ingin segera memperbaiki DPS.
"DPS dan TPS itu kan yang 'ngadakan' KPUD seharusnya tidak sulit membaca adanya data fiktif, karena tim KPUD telah menyebar di setiap kelurahan," ungkap Fatwa.
Karena itu, Fatwa mempertanyakan kenapa setelah ditemukan pihak lain, KPUD baru sibuk memperbaiki. Menurut Fatwa, bukankah seharusnya sejak awal KPUD terus mewaspadai adanya DPS fiktif dengan data yang dipegang KPUD.
Pada Jumat (18/5) lima partai pendukung tiga pasangan cagub nomor 3, 4 dan 6 berkumpul mengumumkan temuan adanya DPS fiktif di hampir sebagian besar kelurahan di Jakarta. Tim dari lima partai pendukung cagub tersebut mendapati paling banyak 10 wilayah kelurahan di DKI Jakarta memiliki DPS fiktif terbanyak.
Tidak tanggung-tanggung, temuan DPS fiktif dari lima partai pendukung tiga cagub itu mencapai 900 ribu hingga 1,4 juta pemilih. Karena itu, KPUD diminta serius dan tidak asal-asalan membenahi DPS di masing-masing kelurahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
