REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani berpendapat, merupakan hak seseorang untuk mendaftarkan maju menjadi calon gubernur di tempat lain selama mendapat ijin dari partai yang menaunginya. Pernyataan ini terkait dari rencana PDI Perjuangan untuk mengusung Joko Widodo untuk menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta.
"Hasil fit and proper test ada dua nama, pak Foke (Fauzi Bowo) dan pak Jokowi. Calon wakil belum ada nama spesifik yang akan kita majukan. Tapi kalau itu kader PDIP saya yakin siap untuk dicalonkan," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/3).
Seperti diberitakan, Jokowi, sapaan akrab Joko, yang kini masih menjabat Wali Kota Solo merupakan salah satu kandidat kuat untuk diusung PDI Perjuangan untuk maju dalam Pemilukada DKI. Selain merupakan kader PDI Perjuangan, ia juga dianggap sukses dalam memimpin Kota Solo.
Namun, fakta itu bertentangan dengan pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI perjuangan, Taufiq Kiemas yang mendorong agar partai mendukung Foke. Alasannya, anggota dewan pembina Partai Demokrat tersebut merupakan calon incumben dan memiliki popularitas yang lebih baik.
Menurut Puan, himbauan ayahnya itu hanya berupa usul dan saran. Agar sebaiknya diputuskan lebih cepat sehingga bisa lebih cepat untuk melakukan konsolidasi ke bawah. "Pastinya menjelang sebelum tanggal 19 (Maret 2012) pastinya sudah tentukan untuk DKI 1 dan 2," jelas anggota Komisi VI tersebut.
Namun, masih kata Puan, sampai hari ini PDI Perjuangan belum memutuskan siapa yang akan diusung. Yang pasti, jelasnya, PDI Perjuangan menginginkan calon yang akan naik nanti merupkan kader internal partai.
Puan mengatakan, lamanya keputusan partai karena terkait dengan dinamika politik. Antara lain untuk menyamakan persepsi dan ideologi dengan calon yang diusung.
"Masih banyak waktu untuk menentukan. Jadi bukan kemudian PDIP ragu-ragu. Kami berusaha melihat dinamika dulu," jelas putri mantan Presiden RI, Megawati Soekarno Putri tersebut.
Saat ini pun, tambah Puan, PDI Perjuangan tengah melakukan lobi dan silaturahmi dengan partai-partai lain. Mengingat, suara partai berlambang banteng moncong putih itu tidak cukup di DPRD DKI Jakarta sehingga tidak bisa mengusung calon sendiri.
"Baru Golkar yang mencalonkan DKI 1 dan 2, yang lain masih saling menunggu karena punya alasan sendiri-sendiri," pungkas Puan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
