REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanudin Muhtadi, menilai perlunya pembatasan dana kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2012 ini. Hal tersebut diperlukan untuk membuat penyelenggaraan kompetisi yang fair di antara para peserta Pilkada.
"Tidak adanya pembatasan dana kampanye membuat para calon gubernur dan calon wakil gubernur tersandera. Akibatnya saat menjabat mereka tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi kepentingan cukongnya," imbuh Burhan saat acara Konsultasi KPU Provinsi DKI Jakarta dengan Tokoh Kepemiluan/Demokrasi di Hotel Lumire, Jakarta, Rabu (28/3).
Selain itu, tidak adanya pembatasan dana kampanye membuat kompetisi antar kandidat gubernur dan wakil gubernur tidak berjalan fair. "Sejumlah calon akan berpikir tidak ada gunanya berbicara program karena calon lain jor-joran duit. KPU harus menciptakan asas kompetisi yang fair antara calon yang kantong tebal dengan calon yang koceknya sedikit," ujar Burhan.
Burhan juga mengingatkan agar KPU Provinsi DKI Jakarta menjalankan regulasi transparansi penerimaan dana kampanye. "KPU harus ada di garis depan untuk men-disclose asal mula dana-dana kampanye para kandidat," tuturnya.
Sementara itu, pengamat politik dari UI, Andrinof Chaniago, meminta KPU Provinsi DKI Jakarta agar menjadi barometer bagi KPU-KPU di daerah lain dengan menyelenggarkan pilkada sebaik-baiknya.
"Salah satunya adalah menggiring agar kompetisi dalam pilkada ini berbiaya rendah, misalnya dengan memperbanyak debat-debat publik. Dari sisi kualitas, debat lebih baik daripada iklan yang berbiaya besar dan mengandung unsur pembodohan," kata Andrinof.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
