JAKARTA – Pascaterbakarnya Kapal Motor (KM) Zahro Express yang menewaskan 23 orang di Teluk Jakarta, Senin (2/1), transportasi laut dari dan ke Kepulauan Seribu sempat terganggu. Hal itu lantaran KM Zahro yang merupakan satu-satunya kapal dengan fasilitas penyejuk ruangan (AC) di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, belum memiliki armada pengganti.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menjelaskan, Pemprov DKI bisa memahami keresahan warga yang memiliki tujuan menyeberang ke Kepulauan Seribu. Untuk itu, pihaknya memberi solusi dengan menyediakan, KM Kerapu yang disiagakan di Pelabuhan Kali Adem, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. "Untuk layanan masyarakat dioperasikan Kapal Kerapu 1 sampai dengan 6 setiap harinya dari Dermaga Kali Adem," ujarnya kepada Republika, Kamis (5/1).
Selain pengoperasian enam unit Kapal Kerapu, Dishubtrans DKI juga sedang mempersiapkan dua kapal yang akan dioperasikan untuk melayani penyeberangan ke Kepulauan Seribu. Hal itu lantaran daya angkut Kapal Kerapu tidak sebesar Kapal Zahro. Sigit menyatakan, pihaknya juga merencanakan untuk menambah dua kapal lagi untuk dioperasikan di rute sama.
Hanya saja, pihaknya masih menunggu keluarnya sertifikasi keamanan dan kelayakan untuk dua kapal angkut penumpang itu dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). "Dishub DKI juga sedang menunggu surat sertifikasi kelaikan lautan sebagai dasar pengoperasian Kapal Catamaran 2 dan 3 yang baru selesai docking Desember 2016," katanya.
Sigit juga membantah kabar tentang adanya belasan kapal milik Dishubtrans DKI yang mangkrak di kawasan Ancol. Kapal itu tidak dioperasikan karena terkendala biaya bahan bakar minyak (BBM), meski sudah menjalani docking atau perbaikan kapal. "Tidak ada kapal Dishub yang mangkrak," ujarnya.
Kepala Dishubtrans DKI, Andri Yansyah, memastikan pengawasan kapal ojek ke Kepulauan Seribu akan menjadi tugas bersama instansinya dengan Kemenhub Pihaknya tidak akan memberi ampun bagi kapal ojek yang tidak memenuhi standar mengangkut penumpang. Terkait penjualan tiket, Dishub DKI menyarankan agar penjualan tiket dikelola oleh koperasi yang berbadan hukum serta memiliki asuransi bagi penumpangnya. "Jangan ada toleransi bagi kapal yang tidak memenuhi regulasi untuk berangkat labuh, jadi sama-sama mengawasi, Dishub mengawasi, Kemenhub juga mengawasi," ujarnya.
Adapun, salah satu wisatawan dari Kepulauan Seribu, Elies (37 tahun), berharap Pemprov DKI menyediakan kapal yang laik dan aman dengan harga tiket yang terjangkau. Warga asal Cawang, Jakarta Timur yang baru saja dari Pulau Tidung tersebut mengatakan, armada angkutan penumpang harus diperhatikan dengan baik agar kenyamanan penumpang bisa terwujud. "Diperbarui kapal-kapalnya, dan diperbaiki pelayanannya, diperbanyak loketnya agar tidak harus antre tiket saat mau menyeberang," katanya di Dermaga Kali Adem.
Meski begitu, Elies mengakui, fasilitas Dermaga Kali Adem cukup memadai. Pun dengan Dermaga di Pulau Tidung juga sudah baik. Dia malah meminta, Pemprov DKI maupun Kemenhub lebih menitikberatkan pada peremajaan kapal pengangkut agar menimbulkan rasa aman di kalangan penumpang. "Dermaganya sudah bagus, hanya kapalnya juga harusnya yang bagus-bagus," ujarya.
Kali Adem
Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya menginginkan pelayaran rakyat tetap eksis. Hanya saja, Budi menyarankan, tetap dibutuhkan penataan agar kapal-kapal yang berlayar sesuai dengan persyaratan standar keselamatan. Sedangkan terkait masih adanya kapal ojek dan kapal penumpang lain yang beroperasi dari Pelabuhan Muara Angke serta Sunda Kelapa, Budi mengaku akan melakukan evaluasi.
Idealnya, menurut dia, manajemen pelabuhan bagi kapal penumpang disatukan di Pelabuhan Kali Adem, yang merupakan milik Pemprov DKI. "Pelayaran-pelayaran ini tetap eksis, tapi dengan kualifikasi baru, syarat-syarat baru. Ketentuannya nanti teman-teman perhubungan laut yang akan menetapkan," ujarnya.
Karena itu, Budi berencana berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk melakukan pembagian tugas. Sehingga tercipta pelayaran yang aman dan nyaman bagi warga. "Kita akan berbagi tugas, apa yang merupakan tugas kami, apa yang merupakan tugas DKI. Tapi, memang benar, mungkin bisa disatukan agar pengawasannya jauh lebih baik," katanya. rep: Singgih Wiryono/berita jakarta, ed: Erik Purnama Putra
Ikuti Whatsapp Channel Republika
