JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, mengklaim, pembahasan anggaran untuk APBD DKI 2017 sudah sesuai aturan. Menurut dia, semua proses dilakukan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. "Semua hal yang berkaitan dengan proses penganggaran dilakukan secara terbuka dan transparan," ujarnya saat membuka rapat Banggar untuk menginventarisasi dan merumuskan usul penyempurnaan dari komisi dalam penyempurnaan Raperda APBD DKI 2017, Kamis (8/12).
Triwisaksana mengatakan, seluruh penganggaran program pun telah menggunakan e-planning dan juga e-budgeting. Sehingga, siapa pun yang memasukkan program atau anggaran maupun berusaha mengubahnya bisa langsung terdeteksi. Karena itu, ia membantah ada program titipan pihak tertentu dalam pembahasan APBD DKI. "Pengguna username dan password, berita acara serta rapat yang digelar sudah jelas serta terdokumentasi. Bahkan terekam dengan baik," katanya.
Bahkan, Triwisaksana melanjutkan, Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI menggelar rapat pembahasan RAPRD DKI 2017 secara terbuka. Sehingga, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam proses pembahasan hingga pengesahan anggaran. "Jadi semua pihak yang berkepentingan bisa melihat dan mendengar rapat pembahasan," kata politikus PKS tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono mengatakan, APBD DKI 2017 sudah memasuki tahap pembahasan bersama pihak legislatif. Dia mengatakan, prosesnya sudah melewati masa pandangan umum setiap fraksi di DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Dia menjelaskan, kunci sukses mempercepat tahapan pembahasan APBD adalah terkait kemampuannya membangun komunikasi interaktif dengan mitra kerja sama. "Seluruh proses akan selesai 19 Desember paling lambat, sudah kita serahkan ke Kemendagri. Ini tentang jadwalnya. Proses insya Allah berjalan lancar karena KUAPPAS sebelumnya sudah ada kesepakatan plafon anggaran," ujarnya.
Dia mengatakan, DPRD DKI adalah mitra yang posisinya harus dimanusiakan dalam menjalin hubungan baik dengan pihak eksekutif. Dengan cara itu, kata dia, terjadi titik temu antara keinginan Pemprov DKI dan DPRD dalam membangun Ibu Kota menjadi lebih maju, sejahtera, serta bersih dari kemiskinan, banjir, dan kemacetan.
Dia mengatakan, pihak eksekutif dan legislatif menjalin hubungan baik yang tertuang dalam keinginan bersama untuk memajukan Jakarta melalui rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Dengan tegas Sumarsono membantah ada proyek titipan anggota dewan yang diselipkan dalam pembahasan APBD DKI."Proyek mereka, tidak ada."
Terkait nilai anggaran, dia mengungkapkan, jumlahnya meningkat dibandingkan tahun ini menjadi Rp 70,8 triliun. Pada 2016, APBD DKI sebesar Rp 67,1 triliun dan dalam APBD Perubahan 2016 turun menjadi Rp 62,9 triliun. "Ada kenaikan jadi Rp 70,8 triliun. Naik Rp 1,5 triliun. Kemudian kenapa naik? Karena hasil pajak retribusi juga naik. Pajak jalan, parkir, PBB ada Rp 530 miliar kenaikannya dan kita perkirakan Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) Rp 1 triliun," katanya.
Sumarsono menjelaskan, kelebihan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai beberapa program, di antaranya, menambah ruang terbuka hijau (RTH) dan pembangunan untuk 11.500 unit rumah susun (rusun). Dua program itu tentu membutuhkan lahan dengan biaya cukup besar. "Jakarta sudah padat butuh ruang hijau maka disiapkan 300 meter untuk RTH taman, sehingga Jakarta jadi kota hijau. Saat gubernur datang enggak setuju, ya enggak usah dilaksanakan. Boleh diubah dalam APBD Perubahan. Tapi ini ada di RKPD," ujarnya. rep: Noer Qomariah Kusumawardhani/berita jakarta, ed: Erik Purnama Putra
Ikuti Whatsapp Channel Republika
