BOGOR — Gerbang belakang Kompleks Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor di Jl Raya Tegar Beriman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, riuh oleh aksi unjuk rasa massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) pada Selasa (13/9). Massa dengan koordinator lapangan (korlap) Ruhiyat Sujana mempertanyakan kekosongan kursi wakil bupati (wabup) Bogor yang sudah berlangsung lama.
Massa juga mempertanyakan kurangnya tempat pelayanan masyarakat yang baik dan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) Rp 1,9 triliun. Ruhyat mengatakan, aksi yang dilakukan itu merupakan aksi lanjutan yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu agar kursi wabup segera diisi. "Mengapa proses pengisian jabatan wabup ini selalu diundur-undur," ujarnya, Selasa (13/9).
Menurut Humas Polres Bogor Bripda Siti Rimawati, aksi unjuk rasa menggunakan satu unit mobil komando, satu unit mobil Carry, dan satu mobil pick up. "Selain itu, pakai angkutan umum, total ada sekitar 200 orang," kata dia.
Massa terdiri dari ormas/LSM gabungan dengan korlap SRMI (Ruhiyat S), GMBI (Sambas), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi/LMND (Nando), PRB (Jajat), ISBI (Reza), Posga (Nanang), FKMC (Ujang), Baladewa (Ade Wardana ketua DPD Perindo), dan IPAS (Iman). Mereka melakukan orasi menggunakan pengeras suara yang terdapat di atas mobil komando sambil membawa alat peraga berupa bendera merah putih, LSM GMBI Distrik Kabupaten Bogor, dan LMND.
Massa juga membentangkan spanduk bertuliskan "Wakil bupati Bogor kosong, pelayanan masyarakat ompong, Angkat wakil bupati jangan main mata."
Kekosongan kursi wakil bupati Bogor selama ini memang terkesan masih menjadi misteri. Sebelumnya, AMPB juga menggelar aksi serupa pada awal September lalu. Ruhiyat menyayangkan proses pengisian jabatan wabup yang selalu diundur-undur. Ia menduga kekosongan itu sengaja dilakukan lantaran ada kepentingan para elite politik di Kabupaten Bogor.
"Tiga kali kami aksi, tapi mereka masih budek, tidak mendengar. Yang kami tuntut persoalan umum. Jangka pendek poin utamanya soal kursi wabup," kata dia.
Aksi yang dilakukan AMPB ini, menurut Ruhiyat, menjadi gerakan moral menyangkut ketidakberesan di tingkat eksekutif ataupun legislatif. Menurut warga, lanjut dia, Kabupaten Bogor sudah terlalu lama dipimpin tanpa wakil bupati. Mereka juga mendesak pemerintah dan DPRD Kabupaten Bogor segera tegas menyikapi hal ini. Diketahui, sudah 18 bulan kursi wabup kosong dan dua tahun silpa Kabupaten Bogor berada di angka Rp 1 triliun lebih. "Kami tidak antipati partai, justru kami mengajak fraksi berjuang bersama," jelas dia.
Pada pekan lalu, Bupati Bogor Nurhayanti dan Ketua DPRD Ade Ruhandi juga didemo puluhan mahasiswa yang mempertanyakan masih kosongnya jabatan wakil bupati. Para mahasiswa berorasi sembari membentangkan karton bertuliskan "Segera Isi Kekosongan Wakil Bupati Demi Kesejahteraan Rakyat."
Sebelum aksi digelar, Nurhayanti telah mengetahuinya. Ia mengaku tak bisa berbuat banyak karena Koalisi Kerahmatan tak kunjung menyodorkan nama calon wabup kepadanya. "Saya tetap pada UU Nomor 8 Tahun 2015. Koalisi mengajukan dua nama ke saya dan saya verifikasi dan dikembalikan ke DPRD untuk dipilih," katanya.
"Kalau calonnya saja belum ada, bagaimana? Kan di undang-undang, DPRD yang memilihkan untuk saya. Lebih cepat lebih bagus lah."
Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKS, Eko Syaiful Rohman, mengatakan, masyarakat sudah menunggu cukup lama menanti kehadiran wakil bupati sejak Nurhyanti dilantik menjadi bupati Bogor pada April 2015 lalu. "Harus punya target. Kalau terus diulur, maka akan kosong terus," ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhendi yang akrab disapa Jaro Ade mengatakan, sesuai janji, DPRD telah membentuk panitia khusus. Selanjutnya akan langsung dilakukan rapat paripurna. "Kami langsung paripurna. Nanti kami juga masukkan agenda tambahan, yaitu penetapan panitia pemilihan. Sehubungan belum selesai, maka saya dari Kamis sudah kirim surat ke anggota," kata Ade kepada Republika, Selasa.
Ade melanjutkan, dari hasil rapat, tercetus tiga agenda, di antaranya inisiatif bantuan hukum masyarakat miskin yang siap diparipurnakan, penyampaian perubahan nota dana APBD 2016, dan meminta seluruh fraksi mengirimkan nama calon pengisi kursi wabup. "Saya meminta seluruh fraksi dan hampir semua sudah mengirimkan nama-nama," katanya menjelaskan.
Ade menambahkan, aksi demonstrasi tidak mengganggu jalannya agenda di DPRD. Sebagai wakil rakyat, pihaknya juga menerima aksi demonstrasi dan aspirasi masyarakat. Ade mengaku akan melakukan perbaikan, baik di dalam internal legislatif maupun tingkat eksekutif Kabupaten Bogor termasuk mengenai silpa dan seluruh aspirasi masyarakat. rep: Santi Sopia antara ed: Endro Yuwanto
Ikuti Whatsapp Channel Republika
