Kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk memfasilitasi pejalan kaki agar nyaman menggunakan jalur pedestrian segera diwujudkan. Dinas Bina Marga DKI menyatakan, penataan trotoar di seluruh wilayah Ibu Kota bertujuan, mendukung pergerakan orang sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan transportasi umum.
"Konsepnya, kami ingin mengalihkan pergerakan kendaraan menjadi pergerakan orang. Penataan trotoar dilakukan sebagai upaya mendukung penggunaan transportasi umum dengan sarana pedestrian yang nyaman," kata Kepala Seksi Perencanaan Prasarana Jalan dan Utilitas Dinas Bina Marga DKI Riri Asnita di Jakarta, belum lama ini.
Sebelum melakukan penataan trotoar, pihaknya akan mengembalikan konsistensi jumlah lajur jalan sehingga diperoleh jarak trotoar yang lebih lebar. Sebagai contoh, lajur jalan dari arah Tanah Abang menuju perempatan Bank Indonesia hanya tiga lajur, tapi pada kenyataannya menjadi tujuh lajur.
"Kelebihan lajur semacam itu yang kemudian akan kami ganti menjadi trotoar, sehingga orang yang turun dari kereta, misalnya akan langsung mendapatkan akses jalan atau ruang yang lebar," ujar Riri.
Dia menuturkan, pelebaran trotoar tidak berisiko menambah kemacetan. Biasanya kemacetan terjadi menjelang persimpangan, yang menyebabkan kendaraan melambat sehingga terjadi antrean kendaraan.
Riri menambahkan, khusus di sepanjang ruas Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin, penataan trotoar dilakukan dengan memanfaatkan koefisien luas bangunan (KLB) gedung-gedung di masing-masing jalan tersebut. Penataan trotoar di jantung kota itu diharapkan selesai bersamaan dengan beroperasinya Mass Rapid Transit (MRT) pada 2019 mendatang.
"Penataan trotoar di Sudirman hingga Thamrin yang utama. Rencananya, akan dilebarkan hingga 10 meter dan diharapkan sudah selesai seiring dengan selesainya pengerjaan proyek MRT Jakarta," kata Riri.
Hingga saat ini, sambung dia, sudah ada pengembang yang bersedia membiayai penataan trotoar di sekitar Simpang Susun Semanggi. Penataan di kawasan itu akan dibiayai oleh PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang yang membiayai pembangunan Simpang Susun Semanggi.
Riri mengatakan, perusahaan tersebut memiliki kewajiban tambahan Rp 579 miliar kepada Pemprov DKI. Namun, dana yang digunakan untuk membangun Simpang Susun Semanggi hanya Rp 360 miliar. "Jadi, masih ada sisa Rp200 miliar untuk penataan trotoar di Semanggi."
Dia menjelaskan, apabila penataan trotoar itu rampung, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk turut memelihara keberadaan jalur pedestrian agar tetap terawat. Menurut dia, kewenangan Dinas Bina Marga DKI hanya pada antisipasi secara teknis, sedangkan yang bersifat penertiban diperlukan dukungan dari wali kota dan satpol PP.
Karena itu, dia mengharapkan, petugas nantinya tegas untuk menindak siapa pun yang memanfaatkan trotoar tidak untuk peruntukannya. "Jangan sampai sudah ditata, masih dilewati motor atau dipakai pedagang kaki lima. Kami berharap, tidak ada penempatan pot berukuran besar di tengah trotoar karena akan mengganggu para pejalan kaki," kata Riri. antara, ed: Erik Purnama Putra
Ikuti Whatsapp Channel Republika
