Relawan Muda Mudi Ahok mengklaim kebijakan Pemprov DKI prorakyat miskin.
JAKARTA -- Bakal calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga S Uno memercayai data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait meningkatnya jumlah warga miskin Ibu Kota. Warga miskin DKI naik dari 368.670 orang pada September 2015 menjadi 384.300 orang pada Maret 2016.
Sandi yang berlatar belakang pengusaha itu menegaskan, tingkat kemiskinan di Jakarta sudah sampai fase berbahaya. Karena itu, ia menyarankan agar Pemprov DKI melakukan intervensi dengan mengeluarkan kebijakan yang prorakyat kecil.
"Ini sudah lampu kuning menuju lampu merah loh. Kalau tidak ditanggapi segera, bisa menjadi permasalahan yang nanti malah akan menghambat program yang sudah diluncurkan dengan baik oleh Pak Jokowi," ujar Sandiaga, Jumat (22/7).
Sandiaga mengaku sudah memprediksi kenaikan jumlah kemiskinan di Jakarta tersebut sekitar enam bulan lalu. Menurut dia, hal itu terjadi karena Pemprov DKI selalu mengutamakan kegiatan yang fokus dengan masyarakat kelas menengah ke atas. Adapun hingga kini, belum ada program yang secara sistematis dapat mengurangi ketimpangan sosial. "Ini yang kami khawatirkan akan terus menjadi tren," kata wakil ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerindra tersebut.
Sandiaga juga menyinggung, sedikitnya lapangan kerja yang tercipta di Jakarta juga memengaruhi meningkatnya jumlah kemiskinan tersebut. Masalah lain yang tidak tertangani adalah harga kebutuhan pokok melambung tinggi hingga membuat sulit warga kelas bawah.
Pun dengan kelas menengah mengalami penurunan daya beli. "Karena memang UMKM yang selama ini menjadi penopang itu belum diberdayakan oleh Pemprov DKI," jelasnya.
Sandiaga yang selama tiga bulan terakhir aktif blusukanmenemukan fakta kawasan padat penduduk banyak dihuni warga miskin. Mayoritas warga yang belum sejahtera itu tinggal di Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Jika masalah kemiskinan itu dibiarkan, kata dia, bisa menjadi bom waktu terciptanya masalah sosial.
"Saya melihat ada beberapa kantong di Jakarta Utara semakin mengkhawatirkan. Saya melihat kemiskinan itu di daerah padat yang selama ini semakin terlihat. Di Jakarta Timur dan Jakarta Barat juga. Ini PR besar buat kita semua," kata Sandiaga.
Relawan Muda Mudi Ahok menyarankan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk bertemu dengan BPS guna menyamakan persepsi terkait data kemiskinan di Ibu Kota. Koordinator Muda Mudi Ahok, Ivanhoe Semen, mengatakan, baik Pemprov DKI mau pun BPS dapat membuka data yang dimiliki masing-masing untuk mencapai kesepahaman. "Mana yang belum tersentuh, mana yang kurang, saya rasa perlu untuk duduk bersama," ujarnya.
Ivanhoe mengklaim, berbagai pro gam Ahok saat ini sudah sangat berpihak kepada masyarakat miskin.
Misalnya, pendidikan dan kesehatan gratis hingga biaya pemakaman yang tak dipungut biaya. "Dari mulai lahir sampai meninggal sudah diperhatikan," katanya.
Menurut Ivanhoe, permasalahan yang terjadi di masyarakat lebih terkait keterampilan kerja. Khususnya para pendatang yang mengadu nasib di Ibu Kota, kadang hanya bermodal nekat saat merantau. Dia menyatakan, para pendatang itu harus diberi pelatihan agar mendapat pekerjaan mumpuni. Kalau mereka datang tanpa memiliki keterampilan, tentu susah mendapatkan pekerjaan.
Kondisi itu yang dinilainya bisa memunculkan warga miskin baru dan masalah sosial di masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Ahok tidak mau meladeni tantangan BPS untuk membuat survei tandingan lantaran tidak percaya dengan angka kemiskinan di Jakarta. Ahok mengatakan, Pemprov DKI sudah melakukan survei pada 2015. Dia bahkan menyebut ikut membayar BPS untuk melakukan survei warga miskin tersebut. Karena itu, Ahok enggan untuk menggelar survei ulang.
"Kami sudah punya datanya. Kalau kita sudah punya datanya, ngapainkita survei sekarang. Kita sudah tahu siapa yang miskin kok. Ma kanya kita keluarinKJP (Kartu Jakarta Pintar) sekarang," ujar Ahok.
Ahok menerangkan, jika berpatokan survei BPS yang menggunakan tolok ukur 2.500 kalori per hari, masyarakat Jakarta langsung dianggap hidup di atas garis kemiskinan. Adapun survei Pemprov DKI tahun 2015 menunjukkan tingkat kemiskinan di angka 17 persen, bukan tiga persen seperti versi BPS. Ahok juga meminta BPS hanya menyurvei warga ber-KTP DKI, tidak termasuk pendatang.
"Kalau 2.500 kalori kandi bawah Rp 500 ribu sebulan. Kami maunya kebutuhan hidup layak lajang dong dan KTP DKI," ujarnya. rep: Muhyiddin, Qommaria Rostanti, ed: Erik Purnama Putra
Ikuti Whatsapp Channel Republika
