JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam membangun Ibu Kota memilih cara 'semau gue'. Hal itu terlihat dari sikap Pemprov DKI yang seperti ingin berjalan sendiri, tidak mau mengajak legislatif.
"Hampir tidak pernah terdengar Pemprov DKI Jakarta menkonsultasikan atau mensosialisasikan peraturan gubernur ke wakil rakyat, bahkan DPRD baru tahu setelah terjadi gejolak di masyarakat. Contoh terdekat soal aplikasi Qlue yang mendapat penolakan hampir semua RT dan RW se-DKI," ujarnya di Jakarta, Kamis, (23/6).
Menurut Abdurrahman, seharusnya Pemprov DKI bersungguh-sungguh dalam membangun sinergitas dengan DPRD. Sehingga, berbagai gejolak di masyarakat dapat diminimalisasi. Begitu pun dengan temperatur politik tidak meninggi.
"Dengan sinergi pembangunan Jakarta dapat berjalan dengan baik dan APBD dapat dioptimalkan. Hal yang memprihatinkan juga pergantian pejabat dan SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta terlalu cepat dan tidak beraturan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bekerja, penyerapan anggaran rendah dan masyarakat jadi korbanya," ujar Abdurrahman. Dyah Ratna Meta Novia, ed: Erik Purnama Putra
Ikuti Whatsapp Channel Republika
