JAKARTA — Kasus demam berdarah dengue (DBD) paling banyak muncul di Jakarta Timur (Jaktim) dengan 220 laporan pada periode Januari hingga 9 Februari 2016. Wali Kota Jaktim Bambang Musyawardhana mengatakan, pihaknya merasa pencegahan kasus DBD sudah berjalan maksimal.
Meski begitu, ia berjanji akan mengintensifkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) agar kenaikan kasus DBD dapat dihentikan. "Kita secara rutin tiap Jumat ada PSN makin meningkat," katanya, Kamis (112).
Bambang menjelaskan, wilayah Jaktim sudah menjalankan aksi preventif dengan maksimal. Tetapi, kata dia, faktor cuaca turut membantu penyebaran jentik nyamuk. Guna mencegah meluasnya wilayah terdampak DBD, pihaknya terus berkoordinasi dengan wilayah penyangga Jakarta.
"Alhamdulilah, kita melindungi diri sendiri. Dari pinggiran itu memang banyak kasusnya di Duren Sawit. Tapi, koordinasi dengan wilayah penyangga terus dilakukan," jelasnya.
Bambang mengaku sudah menginstruksikan pimpinan wilayah mulai dari RT, RW, lurah, hingga camat untuk menindak tegas warga yang menolak mengikuti program 3M (menguras, mengubur, dan menutup) dan bersih-bersih di wilayahnya.
Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) Anas Effendi mengatakan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan wilayah penyangga dalam upaya PSN. Dia menyebut, ada wilayah Jakbar yang bersinggungan dengan Kota Tangerang yang menyumbang laporan kasus DBD terbanyak di Jakbar.
"Jumantik (juru penilik jentik) jalan terus dan koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan penyangga (dengan Kota Tangerang) untuk berantas jentik nyamuk lewat 3M," katanya.
Meski ada 179 kasus DBD di Jakbar, Anas merasa laporan itu masih terbilang rendah kalau dibandingkan dengan wilayah Jakarta lainnya. Meski begitu, pihaknya berupaya menyiapkan puskesmas dan rumah sakit yang siap melayani pasien terduga atau terjangkit DBD.
"Kita masih bersyukur karena yang terbanyak kan (Jakarta) Timur dan Selatan. Kita selalu upayakan supaya bisa menempatkan yang sakit rawat inap di rumah sakit, seperti RS Cengkareng dan puskesmas kecamatan sudah siap menghadapi pasien DBD," jelasnya.
Menurut Anas, penyebaran nyamuk Aedes aegypti tidak bisa dibatasi. Sehingga, nyamuk penyebab DBD tersebut bisa tersebar, baik di sekolah maupun di ruang terbuka. Ia menjelaskan, program Jumat Bersih (Jumsih) sudah cukup untuk mengatasi hal tersebut.
Wali Kota Jakarta Utara (Jakut) Rustam Effendi meminta masyarakat lebih aktif untuk mengikuti program PSN. Munculnya 150 kasus DBD di wilayahnya membuat Rustam mengingatkan warganya untuk ikut menjaga lingkungan. "Ajak seluruh masyarakat bersama-sama bahu-membahu bersihkan tempat bersarang nyamuk."
Rustam mengaku kadang kesulitan membersihkan tempat-tempat penampungan air yang berlokasi tinggi. Mengenai upaya fogging pun, ia merasa kurang efektif jika obat dalam semprotan itu tidak memiliki campuran pas.
Karena itu, ia lebih menekankan, pihak ketua RT dan RW berperan aktif mengajak warga menyukseskan program PSN. Adapun yang menjadi kendala, kata dia, rumah kosong di permukiman elite yang penghuninya bekerja kerap sulit diajak menjalankan PSN.
Anggota Komisi E DPRD DKI Tubagus Arif mengingatkan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya penanganan kasus DBD. Dia juga berharap, pihak RT dan RW turun memantau warga di lingkungannya agar kasus DBD yang sedang merebak dapat diminimalisasi.
Dia menjelaskan, penyakit DBD memang bagian dari siklus musim pancaroba yang rutin terjadi setiap tahun. Sehingga, seharusnya Pemprov DKI DKI sudah mempunyai skema penanggulangannya. Menurut dia, Dinas Kesehatan DKI dan wilayah Jakarta juga mesti turut reaktif merespons kondisi lingkungannya.
"Saya harap semua instansi, mulai puskesmas, RSUD, lurah, sampai camat harus sudah siap semuanya dari obat-obatan dan tempat tidur pasien. Ini harus ada sinergi dengan pemimpin lokal yang cepat tanggap," kata Tubagus.
Dia menerangkan, jika terjadi kasus DBD, petugas puskesmas wajib mencatat lokasi pasien. Setelah itu bisa dilakukan fogging di lokasi tersebut. Sebab, pertumbuhan nyamuk terbilang tinggi pada musim hujan. c33, ed: Erik Purnama Putra
Ikuti Whatsapp Channel Republika
