JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) merilis hasil akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi (pemprov) pada 2015. Hasilnya, Pemprov DKI berada pada urutan ke-18 dengan nilai 58,57 atau predikat CC. Capaian Pemprov DKI kalah jauh dibandingkan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mendapat nilai 80,68 dan Pemprov Jatim 80,04 dengan sama-sama meraih predikat A. Pemprov DKI juga kalah kalau diadu dengan wilayah tetangga, yaitu Pemprov Jabar yang menempati urutan sembilan besar dengan nilai 70,09 atau predikat BB.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaa Purnama alias Ahok menanggapai santai penilaian yang diberikan Kemenpan RB. Ahok merasa legawa dengan predikat CC yang disematkan ke Pemprov DKI. Menurut dia, Kemenpan RB layaknya guru yang sudah sepatutnya memberikan nilai kinerja pemprov. "Ya nggak apa-apa, kalau gurunya kasih nilai C masak mau marah. Masak mau lawan guru," katanya di Balai Kota kepada Republika, Selasa (19/1).
Hanya saja, Ahok mengaku tidak mengetahui penilaian Kemenpan RB itu didapatkan dengan metode seperti apa dan sektor mana saja yang dinilai. Ahok merasa biasa mendapat nilai buruk lantaran hal itu bukan yang pertama kalinya. Dia siap menuruti saran yang diberikan Kemenpan RB kalau nantinya laporan itu sudah di tangannya. "Saya juga nggak tahu (perbaikannya). Ikutin saja maunya gimana. Dulu Kemendagri juga pernah nilai kita jelek," ujarnya.
Anggota DPRD DKI, Prabowo Sunirman, mengatakan, permasalahan utama Pemprov DKI mendapat penilain buruk adalah di sektor penyerapan anggaran dan administrasi. Akibat dua masalah itu, sambung dia, Jakarta memperoleh rapor CC.
Prabowo mengaku setuju saja dengan penilaian yang sudah dilakukan Kemenpan RB. Sebab, ia meyakini penilaian itu tidak muncul dengan sendirinya tanpa perhitungan matang, tetapi berdasarkan tolok ukur yang sudah diuji. Atas dasar itu, ia mendesak Pemprov DKI segera merespons demi perbaikan kinerja ke depan.
"Saya setuju dengan itu karena memang banyak kekurangan. Penilaian itu kan memang melewati suatu proses. Oleh karena itu, kita minta Pemda kerja keras," katanya.
Prabowo menjelaskan, klaim perbaikan sistem administrasi yang dilakukan Ahok selama ini ternyata belum maksimal. Politikus Partai Gerindra tersebut tidak memungkiri, sistem administrasi Pemprov DKI memang ada perubahan. Namun, menurut dia, perbaikan itu tidak menyentuh pembenahan sistem administrasi karena penyerapan anggaran Pemprov DKI terendah dibandingkan provinsi lainnya.
Dia mencontohkan ada dua laporan yang pernah menyebutkan buruknya sistem administrasi Jakarta. Dia menyarankan supaya Pemprov DKI secepatnya memperbaiki kinerjanya agar penilaian jelek tak lagi didapatkan lagi. "Kalau lihat hasil penilaian BPK dan PAN-RB memang jelek administrasinya, jadi harus kerja keras lagi," ujarnya.
Menpan RB Yuddy Chrisnandi menerangkan, penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditujukan dengan maksud agar mereka berlomba untuk membangun tata kelola pemerintahan yang berkompeten. Sehingga, setiap instansi harus mampu memiliki pengelolaan yang efektif, efisien, serta memiliki kredibilitas yang kuat.
Yuddy mengatakan, publik memiliki hak untuk mengetahui apakah setiap anggaran yang merupakan "titipan rakyat" dipergunakan tiap-tiap instansi pemerintahan dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan program pembangunan. "Itu juga merupakan salah satu sebab mengapa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kemudian dipublikasikan secara luas sejak beberapa tahun belakangan," kata politikus Partai Hanura itu.
Yuddy melanjutkan, evaluasi akuntabilitas itu dilakukan semata-mata untuk menilai organisasi kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah secara keseluruhan. Tujuannya untuk menilai sejauh mana pertanggungjawaban penggunaan anggaran atas hasil (outcome) serta sejauh mana capaian-capaian kinerja yang dihasilkan. c33, ed: Erik Purnama Putra
Ikuti Whatsapp Channel Republika
