JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana untuk memperketat keamanan di setiap jembatan penyeberangan orang (JPO). Hal ini untuk mengurangi tindak kriminalitas di jalur tersebut. "Kami akan pasang CCTV di semua JPO yang bisa dipantau polisi dari kelurahan," kata gubernur yang kerap disapa Ahok, Rabu (25/11), di Balai Kota Jakarta.
CCTV atau kamera pengintai di JPO itu, kata Ahok, akan dihubungkan dengan peralatan milik kepolisian agar polisi pun bisa melakukan pengecekan. Selain memasang CCTV, lanjut dia, setiap JPO seharusnya lebih terbuka.
Kondisi JPO, kata Ahok, seharusnya bisa terpantau dari bawah jembatan. Ia pun sudah memberikan instruksi supaya semua JPO terbuka. ''Standar seperti yang di Bundaran Hotel Indonesia, harus ada CCTV untuk daerah rawan dan harus terang benderang. Itu syarat," ujarnya menjelaskan.
Sejauh ini, upaya untuk memperbaiki JPO di Jakarta sedang dilakukan. Ahok ingin pembangunan ataupun revitalisasi JPO melalui proses lelang sehingga ada tanggung jawab pengembang. "JPO-JPO mau kami lelang. Mau lelang keluar supaya ada iklan, termasuk halte," katanya.
Pernyataan ini dikeluarkan Ahok menyusul kasus pemerkosaan yang dialami seorang calon pegawai negeri sipil (PNS) di JPO Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pekan lalu. Selain memperkosa, pelaku yang diduga berjumlah satu orang itu juga merampas telepon genggam dan sejumlah uang korban. Selama ini, peristiwa pelecehan seksual maupun kriminalitas memang marak terjadi di JPO-JPO di Jakarta.
Selain soal JPO, Ahok berencana menawarkan pengelolaan gelanggang olahraga (GOR) di Jakarta kepada pihak swasta. Hal ini terpaksa dilakukan menyusul temuan pungutan liar (pungli) di GOR Ciracas, Jakarta Timur. "Saya juga sudah bilang kalau ini nggak beres. Masak pengelolaan satu GOR sampai Rp 10 miliar setahun," kata dia.
Ahok mengatakan, di kawasan GOR tersebut lebih baik dibangun hotel. Namun, sebagai kompensasinya, pemilik hotel harus membayar pengelolaan GOR tersebut. "Daripada kami keluar uang satu GOR Rp 10 miliar, mendingan bangun hotel, dapat pajak," ujarnya.
Ahok mengaku sedang berdiskusi dengan DPRD terkait alih kelola lahan GOR tersebut untuk menghindari pungli yang kini marak. Sebab, strategi ini dinilai bakal menguntungkan lantaran tidak lagi harus mengeluarkan biaya perawatan. "Saya pastikan kira-kira DPRD setuju atau enggak. Kalo nggak setuju, ya susah, itu saja sih solusinya," katanya.
Langkah ini akan dilakukan Ahok menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) berdasarkan laporan masyarakat atas pungli yang dilakukan oknum PNS di lingkungan GOR Ciracas. Temuan ICW tersebut menyebutkan, penggunaan fasilitas GOR Ciracas secara rutin (delapan kali per bulan) seharusnya biaya resmi Rp 200 ribu. Namun, oknum tersebut menagih dengan biaya Rp 500 ribu sampai Rp 600 ribu.
n c18 ed: endro yuwanto
Ikuti Whatsapp Channel Republika
