JAKARTA--Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serius menangani persoalan transportasi di Ibu Kota. Termasuk, dalam peningkatan minat masyarakat menggunakan angkutan umum sehari-hari.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana ke depannya bus Transjakarta tidak hanya digratiskan untuk pengguna Kartu Jakarta Pintar (KJP). Para pegawai di DKI Jakarta diharapkan bisa menikmati layanan gratis naik Transjakarta ke tempat tujuan.
"Nanti, ke depan, kalau busnya tambah cukup, saya mau dorong mungkin seluruh pegawai di DKI, kita lagi hitung ya, tapi arahnya mau ke situ," kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/8).
Ia berniat seluruh pegawai DKI yang memiliki gaji UMP akan dibebaskan biaya tiket bus Transjakarta. Menurutnya, itu dapat membantu perekonomian masyarakat.
Pegawai, ujarnya, hanya tinggal membuktikan dengan slip gaji serta tabungan di Bank DKI. Mereka nantinya bisa memiliki kartu Combo yang dapat digunakan bebas naik bus.
Tentunya, proses tersebut masih diselesaikan secara bertahap. Ia mengaku masih menunggu armada bus mencukupi untuk segala kalangan. Namun, pengguna KJP, anggota TNI, dan Polri masih diprioritaskan terlebih dahulu. Untuk TNI dan Polri, ia menyebut persiapannya sudah rampung. Tinggal menunggu kartu Combo selesai diproses.
Non-KJP juga gratis
Fasilitas naik Transjakarta gratis bagi siswa pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) rupanya menarik minat siswa lain non-KJP untuk mendaftar. Tujuannya tidak lain agar bisa naik bus gratis. Gubernur DKI Jakarta mengatakan, siswa mampu tidak bisa mendaftar menjadi penerima KJP. Tapi, Ahok tengah menyiapkan cara agar semua siswa tetap bisa menikmati fasilitas bus gratis.
"Nah, sebenarnya ke depan, kalau dia mau buka tabungan, kalau dia mampu, asal dia buka di ATM Bank DKI. Kami lagi hitung berapa yang naik dulu, bukan soal uangnya, kami juga akan gratiskan," ungkap Ahok.
Ahok mengatakan, tidak hanya bermanfaat bagi siswa. Digratiskannya naik bus juga membuat para orang tua tidak perlu sibuk mengantar ke sekolah. Siswa juga tidak perlu lagi memaksakan mengendarai sepeda motor, padahal belum memiliki SIM.
Transportasi massal akan lebih dimaksimalkan agar Pemprov DKI Jakarta dapat memaksimalkan mobilitas masyarakat. Masyarakat luas nantinya dapat bepergian dengan mudah. Mereka tak lagi terjebak dalam kemacetan karena dapat mencapai tempat tujuan dengan cepat.
Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji dalam rencana tersebut. Hal ini berkaitan dengan pelayanan Transjakarta, khususnya pada jam-jam sibuk. Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan masalah baru. n c26 ed: erdy nasrul
Ikuti Whatsapp Channel Republika
