Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Meski demikian, perannya sangat besar. Keluarga merupakan sekolah pertama dan utama bagi setiap anak bangsa sebelum terjun ke masyarakat. Keluarga juga fondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sehingga ketahanan keluarga merupakan basis ketahanan nasional.
Banyak keluarga yang mengalami permasalahan sosial: maraknya perceraian, KDRT, anak telantar, kasus kenakalan remaja, tawuran, kejahatan, pergaulan dan seks bebas, hingga pornografi, pornoaksi, narkoba, termasuk persebaran paham radikalisme dan terorisme. Kita temukan andil keluarga sebagai sumber masalah.
Dalam kasus kenakalan remaja, misalnya, peran keluarga selalu disebut sebagai faktor utama. Hal ini dapat disebabkan oleh pola pengenalan diri, komunikasi, dan pola asuh yang tidak baik oleh setiap anggota keluarga terhadap anggota lainnya. Di sisi lain, serbuan budaya, gaya hidup, dan teknologi dari luar tidak disikapi bijak oleh masyarakat, terutama generasi mudanya.
Ponsel yang seharusnya untuk berkomunikasi malah untuk mendokumentasikan dan menyebarkan pornografi. Televisi yang seharusnya untuk menyampaikan informasi penting juga menghibur keluarga kita, sekarang lebih banyak bersifat hedonisme dan konsumerisme yang menjauhkan keluarga kita dari nilai agama, moral, dan karakter luhur bangsa.
Gaya hidup hedon dan permisif menyebabkan generasi muda kita menjadi korban. Free sex dan narkoba sudah menjangkiti anak-anak kita. Data BKKBN pada 2013, jumlah seks bebas di kalangan remaja usia 10-14 tahun mencapai 4,38 persen, pada usia 14-19, seks bebas 41,8 persen. Berdasarkan data BKKBN juga tak kurang dari 800 ribu remaja melakukan aborsi setiap tahun.
Salah satu dampak dari seks bebas, yaitu HIV dan AIDS. Menurut laporan Kementerian Kesehatan pada akhir Desember 2012, secara komunikatif terdapat 42.887 kasus AIDS dan 98.380 kasus HIV positif dengan persentase pengidap usia 20-29 tahun 35,2 persen dan usia 30-39 tahun 28,1 persen.
Disadari atau tidak, gaya hidup individual, hedon, permisif, dan konsumtif akan memengaruhi pola relasi dalam keluarga. Pola relasi yang saat ini mengalami degradasi. Fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama yang mengajarkan nilai moral sudah mulai terkikis.
Interaksi antaranggota keluarga tidak harmonis. Orang tua tidak lagi menjalankan perannya dalam mendidik dan mengasuh anak. Pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dan pengasuhan diserahkan kepada baby sitter atau pembantu rumah tangga.
Institusi keluarga tidak lagi menjadi lembaga sakral. Keluarga menjadi seperti perusahaan atau kantor, harus ada timbal-balik secara materi. Belum lagi tingkat perceraian di Indonesia yang semakin meningkat.
Saat ini timbul pandangan perceraian sebagai solusi ketidakharmonisan keluarga. Padahal, beberapa periode lalu perceraian masih dianggap puncak kegagalan berumah tangga. Kondisi ini membuktikan bahwa institusi keluarga sudah mulai kehilangan "kesakralan"-nya.
Kita sangat menyadari keluarga adalah pilar bangsa. Semua kepribadian dan karakter anak-anak negeri ini terbangun dari pola keluarga sebagai unit pendidikan pertama yang memberikan dasar kepribadian, seperti kejujuran, solidaritas, kecerdasan, dan karakter positif lainya. Keluarga inti adalah kumpulan sosial terkecil yang mampu dan menjadi faktor penting memberikan warna perjalanan bangsa.
Kesadaran akan pentingnya keluarga sehat, produktif, dan religius menuntun kita melakukan langkah strategis guna mewujudkan cita-cita mulia. Yang pertama adalah reorientasi penguatan dan pembangunan keluarga dengan memperjelas blue print profil keluarga Indonesia yang kuat dan berkualitas, yang memerhatikan keseimbangan antara faktor religiositas, mental ekonomi, dan sosial.
Ini menjadi penting karena rentannya disharmoni keluarga tak semata-mata akibat faktor ekonomi, tetapi problem yang sangat kompleks. Di sini negara harus hadir dalam mendorong dan mempromosikan keluarga yang kuat dan berkualitas. Negara harus mewujudkan lingkungan yang kondusif, fasilitas publik yang mendukung, serta tontonan yang menuntun bagi keluarga Indonesia.
Pembinaan keluarga merupakan langkah penting yang akan menentukan kondisi masyarakat. Globalisasi menantang nilai-nilai keluarga karena manusia kini telah dikotak-kotakkan sebagai satu unit kecil dari sebuah mesin raksasa produksi. Sebagian warga telah mengalami keterasingan dan hidup dalam bingkai sosial yang retak.
Mereka hanya dihargai keringat dan keterampilannya belaka, sedang kebutuhan batin dan sosialnya terabaikan. Bila kondisi alienasi itu dibiarkan terus, akan memunculkan gejolak tersendiri, sekurang-kurangnya akan memperbesar penyimpangan dan kerawanan sosial.
Untuk mencegah dan meredam problem sosial itu, kondisi keluarga harus dimantapkan dalam iklim sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai), dan rahmah (saling menyayangi). Keluarga turut berperan dalam mengantisipasi dampak problem sosial dan krisis moral ini sehingga setiap individu dalam institusi keluarga bisa membentengi diri dan masyarakat. Dan setiap individu merasakan "baiti jannati" dalam keluarganya.
Dalam sistem perundangan kita juga sudah ada dasar terkait regulasi ketahanan keluarga. Pada UUD 1945 Pasal 28 B disebutkan dalam ayat 1, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Dan ayat 2, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Artinya UUD kita sangat mendukung ketahanan keluarga dan melindungi anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai fitrahnya.
Fraksi PKS mengambil inisiatif merumuskan kembali konsep yang lebih jelas dan komprehensif terkait ketahanan dan penguatan institusi keluarga dan masyarakat dengan mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga dalam Prolegnas 2015-2019. RUU Ketahanan Keluarga diharapkan lebih mendorong peran dan kehadiran negara dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi keharmonisan dan tumbuh kembang keluarga, khususnya anak-anak sehingga Indonesia menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi keluarga.
Jazuli Juwaini
Ketua Fraksi PKS DPR
Ikuti Whatsapp Channel Republika
