BEKASI -- Jumlah penduduk di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar), menjadi salah satu hambatan dalam pengadaan dan pencapaian maksimal pelayanan air bersih bagi masyarakat di kedua kota tersebut. Kondisi itu dialami Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi, Jabar.
Perusahaan ini mengaku kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi seluruh warga setempat. "Pesatnya perkembangan penduduk di wilayah pelayanan kami, yakni Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam mencapai target Millenium Development Goals (MDG's)," kata Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Maman Sudarman, di Bekasi, Selasa (2/6).
Target yang ditetapkan dalam MDG's, kata dia, menggariskan cakupan pelayanan air bersih yang harus dipasok kepada pelanggan. Untuk pencapaian pasokan air bersih di Kota Bekasi harus dipenuhi setidaknya sebesar 60 persen dari jumlah penduduknya. Sementara untuk pelayanan air bersih di Kabupaten Bekasi sebesar 40 persen dari jumlah penduduk.
Namun, berdasarkan data pada akhir tahun 2014, pasokan air bersih yang bisa dilayani PDAM Bhagasasi Bekasi baru mencakup 40,76 persen dari total 2,5 juta warga Kota Bekasi. Untuk pelayanan air bersih di Kabupaten Bekasi baru 39,2 persen dari total jumlah penduduk 3,1 juta jiwa.
Persentase tersebut, lanjut Maman, masih bersifat fluktuatif. Hal tersebut disebabkan oleh pesatnya pertambahan penduduk yang tidak sebanding dengan penambahan cakupan pelayanan yang sanggup dilakukan oleh PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.
Pesatnya pertumbuhan penduduk di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi tersebut tidak terlepas dari keberadaan kota jasa dan industri yang melekat dan menjadi karakter pertumbuhan ekonomi di kedua kota itu. Karena itu, PDAM perlu meningkatkan pelayanannya.
Namun, untuk memperluas cakupan pelayanan tersebut, PDAM Bhagasasi terganjal besarnya modal. Perusahaan daerah tersebut harus mengeluarkan sejumlah dana untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih serta perluasan jaringan.
"Penyediaan modal tentu tidak bisa kami penuhi sendiri, melainkan butuh juga bantuan dari stakeholder terkait," kata Maman. Karena itu, dia berharap mendapat bantuan dana dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
Sementara itu, bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Pemkab Bekasi telah digunakan untuk pembangunan empat instalasi pengolahan air (IPA) baru. "Sementara dari bantuan swasta, dua IPA baru juga telah dan tengah dibangun," katanya. antara ed: Dewi Mardiani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
