DEPOK -- Warga Depok membutuhkan akses informasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri. Pengamat Perkotaan Universitas Indonesia Hestu Prahara mengatakan, warga Depok kebanyakan adalah kelas menengah. Sebagai kelas menengah akses informasi adalah sebuah kebutuhan.
"Akses informasi harus dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat sendiri," kata Hestu Prahara saat ditemui di Universitas Indonesia, Senin (20/10). Menurutnya, akses informasi tersebut adalah hak warga kota dan tanggung jawab pemerintah kota.
Hestu mengatakan, informasi yang dibutuhkan warga Depok adalah terkait tentang kotanya, seperti tingkat polusi, jumlah penduduk, dan jalur transportasi. Dengan informasi tersebut warga dapat mengontrol sampah dan polusi kendaraan.
Hestu mengatakan, saat ini warga baru dapat informasi dari media sosial. Dari media sosial tersebut, umumnya warga mendapatkan informasi tentang jalur dan kepadatan lalu-lintas. Padahal, warga juga butuh informasi tentang lingkungan dan tata ruang kota mereka.
Perkembangan kota, kata dia, tidak dapat dilepaskan dari warganya. Selain itu, apa saja yang terjadi di dalam kota bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga warganya.
Ketika kota berubah dan tidak sesuai dengan perkembangan yang diinginkan oleh warga, maka mereka berhak untuk mengubah kota sesuai dengan yang mereka mau. "Tidak sekadar demokratisasi kota, tapi lebih pada hak warga kota untuk mendapatkan informasi," kata Hestu.
Hestu mengatakan, saat ini terlihat pemerintah kota maupun pusat sedang gencar membangun infrastuktur di Kota Depok. Warga membutuhkan informasi tentang infrastruktur apa saja yang dibangun, sampai taraf apa, dan di mana. Dengan informasi itu, warga dapat mengetahui jalur mana saja yang dapat mereka lalui tanpa terjebak macet dan lain-lain.
Dengan informasi tersebut, lanjutnya, masyarakat tahu lahan mana saja yang akan berkembang, jalur transportasi mana saja yang akan dibuka, dan dampak pembangunan infrastuktur kepada mereka. Warga juga harus mengetahui rencana-rencana pembangunan pemerintah kota. "Mengapa rusunawa di Tapos, mengapa Tol Cijago dibuka, kapan terminal Jatijajar digunakan," ujar Hestu.
Semua informasi tersebut dibutuhkan, karena pembangunan di suatu kota harus melibatkan warganya sebagai pihak yang menjalani dan menikmati hasilnya. Akses informasi itulah sebagai jembatan agar pemberdayaan masyarakat terhadap perkembangan kotanya semakin meningkat.
"Dengan informasi yang dapat diakses oleh semua orang, infrastruktur, pusat ekonomi, dan fasilitas publik tidak hanya akan dimanfaatkan oleh sebagian orang," kata Hestu. n c74 ed: dewi mardiani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
