BALAI KOTA — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berencana melakukan perombakan terhadap susunan organisasi birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Perombakan itu, menurut Jokowi, untuk meningkatkan penyerapan anggaran.
"Dari dulu memang penyerapannya rendah terus. Maka dari itu, kalau memang ada yang belum benar di sisi organisasi birokrasinya, ya akan kita rombak lagi. Dalam rapim, permasalahan itu kami bahas," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (16/9).
Menurut Jokowi, susunan organisasi birokrasi yang belum tepat dapat memperlambat jalannya penyerapan anggaran keuangan daerah setiap tahun. Untuk itu, agar penyerapannya tidak rendah lagi, ia ingin rombak susunan organisasi birokrasi Pemprov DKI.
"Tentunya dengan komposisi yang dapat mempercepat penyerapan anggaran," ujar presiden terpilih ini.
Nantinya, dalam perombakan susunan organisasi tersebut, mantan wali kota Solo itu menuturkan, pendelegasiannya akan lebih banyak dialokasikan ke kecamatan dan kelurahan.
"Ini mau rombak susunan organisasi. Pendelegasiannya nanti lebih banyak diberikan ke bawah. Seperti, kecamatan dan kelurahan," ucap dia.
Ketika ditanya mengenai komposisi perubahan susunan organisasi birokrasi Pemprov DKI, presiden terpilih ini enggan menerangkan lebih lanjut. Dia hanya membeberkan pihaknya akan membuat sistem baru yang memerlukan penyesuaian.
"Komposisi perubahannya nantilah, kalau sudah jadi, baru kita kasih tahu. Karena, sekarang ini kan kita mau buat pemerintahan baru. Jadi, masih butuh penyesuaian."
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta mencatat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 baru sekitar 30 persen.
"Dari total nilai APBD DKI 2014 yang mencapai Rp 72,9 triliun hingga menjelang akhir triwulan ketiga tahun ini, penyerapannya baru sekitar 30 persen," ungkap Kepala BPKD DKI Endang Widjajanti.
antara ed: karta raharja ucu
Ikuti Whatsapp Channel Republika
