Pemerintah serius membangun menara telekomunikasi di daerah-daerah perbatasan. Sedikitnya 120 menara base transceiver system (BTS) akan didirikan di 120 desa di sepanjang 1.030 km perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
"Satu desa ada satu BTS dan akan selesai pada semester kedua tahun 2016," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Balikpapan, Rabu (20/5). Pola pengadaan dilakukan bekerja sama dengan pemprov, pemkab, dan operator.
Desa-desa di perbatasan tersebut, antara lain Long Nawang dan Tanjung Karang di Mahakam Ulu, Kalimantan Timur; lalu di Desa Tabur Lestari, Aji Kuning, Sei Nyamuk di Seimanggaris Kalimantan Utara; dan Sei Pacung, Senaning, dan Badau, Kalimantan Barat.
Menurut dia, tugas pemerintah kabupaten yang memiliki desa terpencil dekat perbatasan adalah menyediakan tanah dan kemudian biaya operasional listrik menara tersebut, seperti pengadaan generator listrik dan bahan bakarnya hingga gaji operator.
Sementara itu, pemerintah provinsi menanggung biaya pembuatan dan pendirian menara, lalu operator telekomunikasi menyediakan teknologi, teknisi, dan perangkat yang diperlukan sehingga bisa terjadi sambungan komunikasi.
Menurut Rudiantara, dengan berorientasi pada keuntungan, membangun jaringan telekomunikasi di kawasan terpencil seperti perbatasan memang tidak menarik bagi operator.
"Karena itu diperlukan peran pemerintah untuk mendorong pembangunan perangkat komunikasi itu. Kemenkominfo bisa mengucurkan subsidi bagi operator yang dananya diambilkan dari USO (Universal Service Obligation)," kata Rudiantara memaparkan. Dua operator besar di Indonesia, Telkomsel dan Indosat, menerima kewajiban USO ini. Antara ed: Khoirul Azwar
Ikuti Whatsapp Channel Republika
