Kabinet presiden Joko Widodo telah diumumkan. Rudiantara ditugaskan untuk mengisi jabatan menteri komunikasi dan informatika (menkominfo). Hal ini banyak memunculkan sejumlah harapan besar dari para penggiat telekomunikasi juga pelaku industri pada Menkominfo yang baru itu.
Pakar telekomunikasi dari Indonesia Information dan Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, menilai, dengan latar belakang sebagai praktisi di ICT, Rudi bisa dibilang cukup mumpuni. Ia telah banyak malang melintang di industri telekomunikasi Indonesia. Terakhir, ia tercatat sebagai komisaris di Indosat.
Banyak pekerjaan rumah (PR) yang menyambut Menkominfo baru. Khususnya, soal kecepatan akses internet. Indonesia, berdasarkan survei Akamai Technologies Inc 2014, berada di peringkat ke-101 secara global dalam hal kecepatan akses internet.
"Masalah internet lambat ini harus dibedah. Hal itu mulai dari masalah internasional backbone hingga ke masalah jaringan akses ke pengguna. Dalam hal ini, upgrade teknologi bisa menjadi salah satu solusi," kata Heru kepada Republika.
Pekerjaan rumah lainnya, menurut Heru, adalah mewujudkan akses internet bagi separuh penduduk Indonesia pada 2015. Akses broadband harus mulai disediakan hingga ke-77 ribu desa.
Pasalnya, saat ini akses internet di Indonesia masih belum merata. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), angka pertumbuhan pengguna internet di Indonesia hingga akhir 2013 mencapai 71,19 juta orang. Survei ini juga mengungkapkan penetrasi internet di Indonesia saat ini baru sekitar 28 persen dari total populasi penduduk Indonesia.
"Upgrade teknologi, kebut program internet masuk desa, percepatan pembangunan backbone ke timur Indonesia, dan jaringan kabel laut ke tier-1/pusat trafik internet, bangun inkubator konten/aplikasi di tiap provinsi, kembangkan aplikasi/konten lokal," sebut Heru.
Pakar IT lainnya, Sarwoto Atmosutarno, sepakat bahwa penyediaan dan pemerataan bandwidth (pita lebar) untuk rakyat adalah prioritas utama. Mantan ketua ATSI yang juga pernah menjadi dirut Telkomsel pada 2009-2012 ini melihat, gerakan ini dapat mendorong industri kreatif berbasis TIK.
"Hal ini tentu mengarah pada peningkatan produktivitas UKM yang berdaya saing," kata dia.
Dijelaskan Sarwoto, menurut survei BPS, internet telah banyak dimanfaatkan oleh para UKM. Dalam hal ini, e-mail (mengirim dan menerima) menduduki posisi teratas dengan nilai 95,75 persen. Kedua, internet dimanfaatkan untuk mencari berita/informasi (78,49 persen), ketiga, mencari barang/jasa (77,81 persen), keempat, informasi lembaga pemerintahan (tender) sebesar (65,07 persen), dan barulah untuk sosial media sebesar 61,23 persen.
Selain itu, menurut Sarwoto, Kemenkominfo harus mulai mewujudkan konsep e-government. Tujuannya, untuk pelayanan rakyat dan reformasi birokrasi. Pasalnya, teknologi informasi dan komunikasi diyakini dapat mendukung kinerja cepat, tepat, dan akurat. Lebih jauh, konsep ini telah menjadi tuntutan pada masa kini. Khususnya, bagi masyarakat yang mengharapkan pelayanan publik transparan, efektif, dan efisien.
"Terakhir, wujudkan TIK untuk hankamnas (pertahanan dan keamanan nasional—Red) dan penanggulangan bencana," katanya.
Menkominfo yang baru, Rudiantara, mengatakan, semua program saat ini harus dihimpun dan dilihat mana yang lebih penting dari yang penting. Itu dilakukannya sesuai memori jabatan yang baru ia terima dari menteri pendahulunya.
Mengenai akses internet cepat di Indonesia, ia menilai, saat ini Indonesia masih tertinggal dengan negara lain. Ia akui saat ini Indonesia belum bisa mengejar kemajuan internet di Korea. Bahkan, masih kalah jika dibandingkan dengan Singapura jika dilihat dari bandwidth internasional.
Namun, menurutnya, internet di Indonesia sebetulnya sudah membaik. Khususnya, bila ditinjau di wilayah perkotaan, seperti Jakarta. Akses internet cepat tidak kalah dengan dalam kota di negara lain. Hal ini akan menjadi salah satu perhatian dari program Kemenkominfo. "Siapa yang tak ingin merdeka bandwidth," kata dia.
Ia menjelaskan, Singapura memiliki 200 kali lipat kapasitas bandwidth per kapita dibanding Indonesia. Hal itu untuk akses internasional yang kebanyakan ke Amerika. Sementara, Indonesia baru memiliki kecepatan akses internet satu koma mbps. Peringkatnya hanya berada di atas Myanmar.
Ketika ditanya mana yang lebih prioritas antara pemerataan akses internet dan percepatan akses internet, ia menegaskan bahwa keduanya penting saat ini. "Kita kerjain semua. Semuanya prioritas," tegasnya. N c69 ed: anjar fahmiarto
Ikuti Whatsapp Channel Republika
