Hasan Samay adalah seorang warga Kaimana sekaligus wakil pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Papua. Menurut dia, persoalan toleransi di Papua sebenarnya dari dulu tak ada masalah. Di masyarakat, perbedaan agama tak pernah memantik kerusuhan. Kalaupun ada, ribut-ribut itu lebih karena persoalan sosial, ekonomi, dan politik.

''Kalau saya merasa aneh atas kejadian di Tolikara itu. Entahah kalau bagi oknum-oknum pelakunya, mungkin sudah biasa,'' katanya.

Apa yang Anda ketahui mengenai sejarah masuknya Islam di Papua?

Jawaban saya mungkin lebih tetap secara global saja. Saya tidak bisa bicara rinci karena datanya memang tak ada. Nah, kalau bicara sejarah masuknya Islam di Papua, hasil penulisan doktor Wanggai yang saya baca itu dan ditambahkan melalui cerita orang-orang tua secara turun temurun, maka datangnya Islam yang pertama di Papua itu melalu Kerajaan Tidore, kemudian melalui Kepulauan Raja Ampat. Setelah itu sampai ke Sorong, Salawati. Lalu, masuk sampai ke Fakfak, ke Kaimana, dan sampai ke perbatasan Timika. Jadi, Islam pertama di daerah selatan Papua.

Saya tidak tahu persis kapan tahunnya. Tapi, itu terjadi jauh sebelum misi agama lain, yakni misalnya Kristen datang atau sampai ke Papua. Nah, misi Kristen itu masuk setelah minta izin kepada raja di Kesultanan Tidore karena Papua waktu itu berada di bawah atau menjadi wilayah Kerajaan Tidore. Jadi, memang akhirnya pemimpin misi Kristen minta izin ke Sultan Tidore itu.

Setelah mendapat izin, Sultan memerintahkan dua orang anggota kerajaannya (yakni pelaut sebagai penunjuk jalan) untuk mengawal rombongan misi Kristen itu yang dipimpin Ottow dan Gisler. Mereka kemudian mendarat ke Mansiman, sebuah wilayah yang berada di dekat Manokwari.

Kalau begitu, Kesultanan Tidore yang memeluk Islam pun sangat toleran dengan terbuka mengizinkan misi zending masuk ke Papua?

Iya, jelas itu. Bayangkan kalau mereka tidak toleran, rombongan misi Kristen yang dipimpin Ottow dan Geissler pada 5 Februari 1855 itu pasti tidak akan sampai di Papua (Mansinam). Apa jadinya kalau mereka, misalnya, dibunuh atau ditenggelamkan ke laut? Nah, ini terbukti tidak dilakukan. Orang Muslim yang menjadi penunjuk jalan itu ternyata tak mempermasalahkan meski mengantar orang yang hendak menyebarkan agama lain. Sultan Tidore kalau tidak bijaksana, pasti tidak akan mengizinkan misi zending itu ke Papua karena wilayah ini memang menjadi kekuasaannya. Maka, ingatlah sejarah ini.

Makanya, sampai sekarang mungkin dari Fakfak sampai ke Kaimana kita para pemuka masyarakat di sana disebut raja. Ini beda dengan ketua adat di tempat lain di Papua, yang dikenal denga sebutan Ondoafi. Jadi, inilah salah satu peninggalan dari pengaruh dari Kesultanan Tidore yang masih ada sampai sekarang di Papua.

Bagaimana Anda menyikapai 'klaim' bahwa Papua itu merupakan tanah milik 'orang Kristen' saja?

Oh, itu tidak begitu. Namun, kalau mereka mengklaim diri seperti itu, ya silakan saja. Namun, kami tetap pada prinsip kami bahwa persoalan agama di wilayah Papua bukanlah sebuah masalah. Ini karena bagi kami agama adalah keyakinan masing-masing orang. Masalah tempat, masalah wilayah itu bebas saja. Apalagi, sekarang ini Papua itu wilayah Negara Kesatuan Republika (NKRI).

Apakah Anda terkejut ketika pada Hari Raya Lebaran yang lalu tiba-tiba muncul kerusuhan berupa pelarangan shalat Idul Fitri dan pembakaran masjid di Tolikara?

Sebagai orang Papua, sebenarnya kami tidak merasa terkejut. Terjadinya peristiwa itu memang kami sesali, namun tak kaget lagi. Mengapa? Ini bagi kami sudah merupakan persoalan yang biasa. Apalagi, itu terjadi di wilayah Papua bagian pedalaman. Di sana memang kerap rusuh, ricuh, dan muncul peristiwa kekerasan.

Dulu sebelum pemekaran, Tolikara yang masuk Kabupaten Wamena kerap terjadi 'perang-perangan'. Jadi, hal itu biasa. Tapi, sekarang karena terjadi perkembangan zaman yang membuat wilayah itu terbuka, kalau tadi Tolikara sekadar distrik dan kemudian menjadi kabupaten, maka adanya kabupaten itu jelas membuka cakrawala baru. Pada saat yang sama, juga akan terjadi banyak orang luar yang datang ke tempat itu.

Maka, situasi itu bagi penduduk lokal membuat masalah. Di sinilah mereka butuh perlindungan dan bantuan. Nah, di antara orang lokal itu memang ada yang tidak mau membuka diri. Maka, kemudian meletuplah konflik pada Lebaran itu.

Namun, menyerbu orang yang sedang shalat Idul Fitri kan aneh?

Iya, menurut kita memang aneh. Tapi, kalau menurut 'oknum-oknum' itu merupakan hal biasa atau tidak aneh. Apalagi kalau melihat dari sisi pemerintahan, pihak pemerintah dan pengelola keamanan setempat sebenarnya sudah melakukan upaya negosiasi dua pekan sebelum peristiwa itu dengan memberi tahu bahwa akan ada peristiwa perayaan Lebaran.

Pada saat yang sama, di wilayah itu juga terjadi pembukaan pertemuan yang dilakukan kegiatan keagamaan yang dilakukan gereja GIDI. Dari informasi yang kami kumpulkan dari lapangan, lokasi kedua pihak itu pun saling berdekatan, sekitar 300 meter. Pihak GIDI saat itu menyarakan agar shalat Lebaran itu tidak boleh menggunakan pengeras suara. Dan, ini pun sudah dibicarakan bersama.

Apakah benar kaum Muslim di Papua kerap diancam kekerasan, seperti diserbu?

Saya kira kalau diserbu secara spontan tidak pernah. Sebab, kalau itu terjadi, kami pun akan membela diri. Jadi, apa yang terjadi itu, seperti di Tolikara, benar-benar hal-hal yang berada di luar kita. Tak disangka meski tak terkejut.

Kalau begitu, ada pihak yang sengaja mempermainkan?

Pandangan kami memang ada pihak yang mempermainkan. Ini karena pada tahun sebelumnya shalat Id di Tolikara tak ada masalah. Cuma pada Lebaran tahun ini yang bermasalah. Ini karena ada kegaiatan keagamaan yang bersamaan. Nah, dalam hal inilah kami pun bertanya apakah adanya kegiatan keagamaan yang bersamaan itu menjadi pemicunya? Ataukah ada hal-hal lain yang memicunya?

Dalam soal ini, pemerintah setempat pun sudah berusaha membuat situasi perayaan keagamaan di Tolikara pada saat Lebaran tiba itu dapat berlangsung secara aman. Ini, misalnya, sudah melakukan rapat bersama sampai dua kali untuk mengantisipasinya.

== Apa harapan Anda setelah terjadinya kasus pelarangan shalat Idul Fitri dan pembakaran masjid di Tolikara?

Harapan kami dengan peristiwa Tolikara mulai saat ini semuanya persoalan di Papua dapat menjadi cair. Bagi gereja GIDI yang kemarin mengklaim wilayah Tolikara menjadi daerah kekuasaannya, kini sudah tak bisa lagi. Semua pihak, baik itu yang Kristen Protestan, Katolik, Muslim, dan agama lainnya bisa masuk ke sana, meski secara pelan-pelan. Wilayah itu menjadi daerah terbuka. Kami berharap tidak lagi ada pihak yang mengklaim Tolikara menjadi wilayahnya.

Meski begitu, kami juga pasti akan terus waspada. Saya kira saudara-saudara dari agama lain, seperti Kristen, Katolik, dan lainnya pun akan bersikap yang sama. Mereka akan bisa masuk ke wilayah itu meski harus terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan yang secara tersendiri. n muhammad subarkah

Ikuti Whatsapp Channel Republika